Di titik ini, publik menunggu: apakah KPK dan Kejagung berani menyentuh seorang gubernur yang masih menjabat? Ataukah keberanian itu kembali gugur di hadapan kekuasaan politik?
Editorial ini menegaskan, ujian moral dan integritas lembaga penegak hukum sedang dipertaruhkan. Jika dugaan korupsi dan pelanggaran hukum dalam penerbitan IUP PT. Karya Wijaya dibiarkan, maka pesan yang sampai ke masyarakat hanya satu: hukum di negeri ini tumpul ke atas, tajam ke bawah.
KPK dan Kejagung tidak boleh lagi berlindung di balik alasan teknis atau prosedural. Fakta di lapangan sudah cukup untuk membuka penyelidikan. Diam sama artinya dengan membiarkan kerusakan lingkungan, merampas hak generasi mendatang, dan menertawakan rasa keadilan publik.
Komentar