Namun, pertanyaannya: apakah Gubernur Sherly siap meninggalkan pola lama yang berbasis loyalitas politik sempit? Sejarah birokrasi di daerah ini sudah terlalu sering menjadi korban tarik-menarik kepentingan, sehingga orientasi pelayanan publik terabaikan. Nazla Kasuba mengingatkan dengan tegas bahwa rakyat membutuhkan keadilan dan kesejahteraan, bukan drama politik balas dendam.
Editorial ini melihat, momentum penerapan SK Kepala BKN Nomor 411 harus menjadi titik balik. Komisi I DPRD Malut yang dipimpin Nazla memang sudah menyatakan komitmennya mengawal. Tetapi pengawalan ini tidak boleh berhenti pada forum-forum resmi, melainkan perlu diwujudkan dalam kontrol ketat terhadap setiap mutasi, promosi, maupun rekrutmen ASN di lingkup Pemprov Malut.
Komentar