Selain reformasi formal, diperlukan pula penguatan budaya politik: pendidikan pemilih yang lebih masif, peran media yang kritis dan independen, serta organisasi masyarakat sipil yang aktif menagih janji politik. Demonstrasi adalah sinyal; agar tidak selalu berulang, sinyal itu harus direspons dengan kebijakan konkret dan pergeseran budaya politik yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan transaksional.
Akhirnya, tuntutan mahasiswa bukanlah permusuhan terhadap lembaga demokrasi, melainkan seruan agar demokrasi bekerja sebagaimana mestinya menjadi alat peningkatan kesejahteraan publik, bukan instrumen reproduksi elit. DPR dan seluruh elemen politik harus melihat momen ini sebagai kesempatan memperbaiki diri: memperkuat akuntabilitas, kembali pada politik program, dan merawat kepercayaan publik. Hanya dengan begitu, aspirasi rakyat yang disuarakan di jalan dapat berubah menjadi kebijakan yang nyata dan berkeadilan.
Ternate, 3 sepetember 2025
Komentar