Ditengah problem ketimpangan itu, APBD Maluku 2025, yang bertumpuk pada belanja operasi dan belanja hibah, menjadi problem mendasar dari jalan menuju ketimangan yang terus melebar, sumber kekuatan mengatasi disparitas dari belanja modal, jutru turun dari Rp332 miliar turun ke Rp273 miliar, dengan demikian kesempatan menikmati pembangunan dan layanan public pulau-pulau kecil berpenghuni bakal turun.
Sebaliknya, belanja operasional tetap mendominasi, menyerap lebih dari 80 persen belanja daerah. Komposisi ini menunjukkan pola klasik birokrasi daerah, yang berdampak pada pemusatan fiskal kepada pejabat dan birokrasi, pola seperti ini melahirka disparitas social yang tajam ditengah Masyarakat, pejabat dan ASN bermewahan ditengah rakyat, dengan segala fasilitas menjadi potret disparitas social, dari ketidak adilan fiskal yang terus menganggu kenyamanan warga.
Bisa jadi baik kepentingan dari alokasi belanja operasi yang meingkat pada fungsi layanan, akan tetapi fakta social disparitas aparatur asn dan pejabat ditengah Masyarakat telah menjadi tontonan ketimpangan yang terus melebar, perlu ditahan sejenak ditengah fenomena global dan nasional yang lagi tidak ramah pada kemewahan pejabat dari pajak yang dibayar rakyat, dapat diwujudkan dengan menurunkan belaja operasi dan meningkatkan belanja modal sebagai cara mengatasi jurang pemisah yang makin melebar.
Dilema Belanja Hibah, turut mewarnai APBD 2025, ditengah efisiensi, masih saja bermunculan praktek-praktek hibah yang tak cukup produktif dari berbagai riset fenomena belanja hibah di pemerintah daera, yang tergambar jelas dalam APBD 2025, kenaikan belanja hibah memunculkan banyak spekluasi yang bisa menjadi problem kedepan.
Hibah dan belanja operasi pejabat dan ASN meningkat, lalu terjadi pemangkasan belanja modal untuk rakyat, menjadi anti tesa dari Amanah menjalankan ang rakyat bagi kemaslahatan rakyat di negeri gugus pulau yang masih terus dipertontonkan disparitas antar pulau berpenghuni di Provinsi Kepulauan !
Komentar