Sebuah langkah yang tak hanya retoris, tapi penuh risiko. Apalagi bila berhadapan dengan para kartel yang selama ini merasa nyaman mengendalikan harga dari balik layar.
Papua: Cermin Buram Pasar Bebas. Mari kita lihat Papua. Di wilayah ini, harga komoditas tinggi bukan hanya karena transportasi mahal, tapi karena pasar dimonopoli oleh satu-dua pemain besar. Cabai, misalnya, dikuasai hanya oleh dua pengusaha. Beras dan minyak goreng dijual dengan markup tinggi oleh para distributor tunggal. Tak ada persaingan sehat. Tak ada kontrol harga yang wajar. Yang ada hanyalah rakyat yang tak punya pilihan, dan pasar yang menindas.
Sudah ada intervensi, seperti Tol Laut, BUMD pangan, dan subsidi harga, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Tanpa kehadiran koperasi rakyat yang benar-benar masuk ke jantung distribusi, maka vampir-vampir ekonomi itu akan terus berpesta.
Nusantara Satu Harga: Narasi atau Aksi?
Di sinilah pentingnya gagasan “Nusantara Satu Harga”. Ini bukan sekadar slogan. Ia harus menjadi gerakan sistemik untuk menghadirkan keadilan harga antarwilayah, dari Papua hingga Sumatera, dari Maluku hingga Kalimantan.
Dan jika Prabowo serius, maka:
• KMP harus diberi akses logistik dan distribusi;
• Harus ada regulasi anti-kartel yang tegas dan tanpa kompromi;
• Pemerintah harus memastikan ada minimal tiga pelaku usaha di setiap rute distribusi (laut, udara, darat);
• Data harga dan rantai pasok harus dibuka secara publik untuk mencegah markup semena-mena.
Jalan Panjang Mengalahkan Vampir.
Serakahnomics adalah virus dalam tubuh ekonomi nasional. Ia menjangkiti pasar, menyusup dalam kebijakan, dan merampas hak rakyat atas harga yang adil. Prabowo dengan segala simbol, gestur, dan gaya khas militernya, sedang menyatakan perang. Tapi perang ini hanya bisa dimenangkan jika koperasi benar-benar diperkuat, regulasi ditegakkan, dan rakyat dilibatkan dalam ekosistem ekonomi baru yang inklusif.
Kalau tidak? Maka vampir-vampir itu hanya akan tertawa dan kembali menghisap darah dari harga-harga yang tak masuk akal.
Komentar