oleh

Menatap 2026: Ekonom Mukhtar Adam : Pemerintah Harus Siapkan APBN Ekspansif, Tangguh Hadapi Gejolak Global

-HEADLINE-416 Dilihat

Sementara itu, sektor perdagangan mengalami tekanan. Surplus perdagangan menyempit akibat turunnya harga komoditas unggulan dan peningkatan impor. Namun, cadangan devisa tetap kuat, dan nilai tukar rupiah terdepresiasi secara moderat.

Mukhtar menilai bahwa koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia berjalan baik, namun kewaspadaan tetap diperlukan. “Stabilitas makro harus dijaga sembari memastikan bahwa stimulus fiskal dapat mendorong permintaan domestik yang menjadi andalan pertumbuhan,” jelasnya.

Baca Juga  Miris ! Dinilai Terlalu “Loyo” Terhadap Eksekutif, TAPD Pun Tak Menghargai DPRD Lagi.

Asumsi Makro 2026: Optimistis Realistis

Mukhtar memprediksi, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,2–5,8%, dengan inflasi terjaga antara 1,5–3,5%. Nilai tukar rupiah dipatok konservatif di Rp16.500–16.900 per USD, mencerminkan kehati-hatian terhadap dinamika eksternal, ujarnya.

Defisit anggaran direncanakan pada level 2,48–2,53% dari PDB masih di bawah batas fiskal 3% yang diatur undang-undang. Rasio utang dipertahankan di kisaran 40% dari PDB, memberikan ruang fiskal untuk stimulus jika dibutuhkan.

Baca Juga  Diduga HPH Milik Gubernur Sherly Memicu Banjir di Kota Bacan.WALHI Desak Investigasi

Dari sektor energi dan sumber daya alam, lifting minyak dan gas ditargetkan stabil, dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan USD 60–80 per barel.

Arah Kebijakan: Kedaulatan dan Pembangunan Inklusif

Tema besar APBN 2026 adalah “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”. Pemerintah menetapkan delapan prioritas utama: mulai dari ketahanan pangan dan energi, program makan bergizi gratis, hingga penguatan pendidikan, kesehatan, serta akselerasi investasi.

Baca Juga  Ulasan Redaksi PU : DPRD Maluku Utara: Lembaga yang Kehilangan Martabat

Belanja negara dirancang lebih produktif dan efisien, dengan orientasi pada value for money. Inovasi pembiayaan melalui SWF dan KPBU akan dioptimalkan agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa menambah beban utang secara berlebihan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *