Jakarta – Kondisi perekonomian nasional belakangan ini menjadi sorotan berbagai kalangan. Dari sektor perdagangan hingga industri, suara keluhan semakin sering terdengar. Daya beli masyarakat menurun, penjualan banyak usaha melambat, dan biaya operasional kian tinggi. Ditambah lagi, beban utang luar negeri yang terus menumpuk membuat situasi semakin mengkhawatirkan. Tak sedikit pengamat yang memperingatkan, jika kondisi ini tidak segera ditangani secara serius, Indonesia berpotensi menghadapi krisis ekonomi yang lebih dalam.
Di tengah kekhawatiran itu, muncul sebuah gagasan menarik dari seorang ekonom sekaligus praktisi bisnis perikanan, Chandra Setiadji, yang akrab disapa Andy. Ia juga berprofesi sebagai praktisi hukum, sehingga analisis yang ia sampaikan cukup komprehensif, memadukan logika ekonomi sekaligus perspektif keadilan sosial.
Menurut Andy, pemerintah sebaiknya tidak hanya mengandalkan instrumen klasik seperti pajak, pinjaman, atau program stimulus. Ia menilai sudah waktunya membuka ruang partisipasi sukarela dari para kelompok ekonomi atas—mereka yang termasuk golongan kaya raya dan konglomerat di Indonesia.
“Kalau kita melihat data, orang kaya di Indonesia jumlahnya ribuan, bahkan ada ratusan yang masuk kategori konglomerat. Mereka inilah yang bisa diminta partisipasinya untuk membantu negeri, di luar kewajiban formal seperti pajak,” ujar Andy penuh harap.
*Partisipasi Sukarela, Bukan Paksaan*
Andy menekankan, usulan ini bukanlah bentuk kewajiban baru atau pajak tambahan. Menurutnya, pajak sudah jelas menjadi kewajiban setiap warga negara sesuai regulasi. Namun, dalam situasi darurat ekonomi, peran kesukarelaan dan solidaritas justru bisa menjadi solusi alternatif yang memberi napas baru bagi keuangan negara.
“Tentu ini di luar yang wajib berupa pajak dan tanggung jawab lain. Jadi sifatnya sukarela. Kalau orang yang sudah berlebih mau menyisihkan sebagian hartanya untuk negara, ini akan menjadi bentuk cinta tanah air yang nyata,” tambahnya.
Komentar