IKP juga memberi bahasa baru untuk membahas ketimpangan wilayah. Alih-alih berputar pada PDRB per kapita atau angka kemiskinan di tingkat kab/kota, IKP menilai ketimpangan antar-pulau berpenghuni di dalam satu kabupaten/kota dan lintas provinsi. Dengan begitu, pemerintah dapat menargetkan kebijakan pada pulau sebagai unit pelayanan, bukan hanya pada ibu kota kabupaten sebagai pusat administrasi.
Kerangka IKP: Enam Pilar, Satu Tujuan
IKP memadukan enam pilar yang semuanya dinormalisasi ke skala 0–100 (semakin tinggi semakin “merdeka”):
1. Konektivitas & Keterjangkauan Waktu. Frekuensi kapal/penyeberangan per minggu, reliabilitas jadwal musim ombak, biaya/logistik per kg/km, serta cakupan & kecepatan internet seluler, menjadi standar pengukuran bagi pulau berpenghuni, yang diukur secara rasional dalam menentukan konektivitas sebagai fungsi layanan, interaksi antar penduduk
2. Layanan Dasar (Air–Listrik–Kesehatan–Pendidikan). Jam nyala listrik harian, cakupan air bersih, rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk, rasio guru vs murid, jarak efektif ke puskesmas/RS/sekolah, sebagai layanan dasar bagi kemerdekaan hidup warga pulau
3. Keadilan Harga & Biaya Hidup Deviasi indeks harga kebutuhan pokok dari rata-rata nasional/provinsi (paritas harga), waktu tunggu barang esensial, stabilitas pasokan.
Rasional: Kalau harga minyak goreng berperilaku seperti tiket konser, warga sulit menabung masa depan.
4. Kesempatan Ekonomi & Fiskal Mikro. UMKM per 1.000 penduduk, akses ke perbankan & pembayaran digital, kegiatan perikanan/pertanian/ekowisata yang berjalan, belanja publik per kapita berbasis pulau (bukan hanya kecamatan).
Rasional: Peluang ekonomi harus mendarat di pulau, bukan berhenti di pelabuhan kabupaten.
5. Pelayanan Publik & Partisipasi/ Kehadiran layanan administrasi dasar (dukcapil, pos, layanan keuangan mikro), inklusi sosial (PKH, BPJS aktif), tingkat partisipasi pemilu.
Rasional: Negara hadir kalau dokumen, bantuan, dan suara warga benar-benar sampai.
6. Ketangguhan Lingkungan–Bencana. Risiko bencana (gelombang, abrasi, gempa), kesiapsiagaan & waktu pulih layanan pascabencana, pengelolaan sampah & air limbah.
Rasional: Kemerdekaan yang mudah rusak oleh satu badai adalah kemerdekaan semu.
Skor ke Peta Ketimpangan: “Nusantara Inequality”
Setelah setiap pulau berpenghuni punya skor IKP, ketimpangan antar-pulau dapat diukur memakai Gini atau Theil atas distribusi IKP (bukan sekadar pengeluaran). Ini menghasilkan Indeks Ketimpangan Antar-Pulau (IKAP) per kabupaten/kota dan provinsi yang menunjukkan seberapa lebar gap kemerdekaan antar-pulau di satu yurisdiksi. Pemerintah pusat dapat memantau IKAP Nasional sebagai indikator kinerja RPJMN: jika IKAP turun, kemerdekaan makin merata.
Contoh pemakaian:
• Kabupaten dengan IKP rata-rata tinggi tetapi IKAP juga tinggi berarti ada “pulau superstar” dan “pulau tertinggal” dalam satu wilayah.
• Provinsi dengan IKP rata-rata sedang namun IKAP rendah menandakan pemerataan layanan berjalan—meski butuh akselerasi kualitas.
Komentar