Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), khususnya Pasal 123, menetapkan bahwa DBH ditentukan berdasarkan lokasi sumber produksi. Artinya, ketika wilayah-wilayah tersebut masuk ke Kota Sofifi, daerah asal akan kehilangan sumber pendapatan strategis, khususnya dari sektor pertambangan.
Di sinilah dilema muncul. Antara mempersiapkan pusat pemerintahan yang utuh dan fungsional, dan menjaga keadilan fiskal bagi daerah-daerah induk. Tanpa desain fiskal transisi yang adil, pembentukan Kota Sofifi bisa memicu resistensi politik dan sosial di tingkat daerah.
Mendesain Masa Depan dari Sekarang
Yang dibutuhkan kini adalah kemauan politik dan visi jangka panjang. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu menyusun grand design pembangunan Kota Sofifi secara bertahap dan partisipatif. Beberapa langkah kunci meliputi:
• Kajian kelayakan kelembagaan dan fiskal lintas wilayah sebagai dasar hukum dan tata kelola baru.
• Peta jalan pembentukan Kota Sofifi, termasuk skenario wilayah dan estimasi belanja transisi serta kebutuhan fiskal minimum.
• Skema insentif fiskal dari pemerintah pusat untuk mengompensasi kehilangan pendapatan daerah induk.
• Partisipasi masyarakat adat dan civil society dalam merancang tata ruang kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan spasial.
Sofifi adalah simbol masa depan Maluku Utara yang setara dan maju. Kesempatan membalik logika pembangunan dari pinggiran ke pusat. Dari pulau-pulau kecil ke Halmahera sebagai pulau besar. Dari ketimpangan menjadi keterhubungan. Dari keterbatasan menjadi kemajuan.
Sofifi adalah ujian dan peluang masyarakat Maluku Utara, membangun Kota Metropolitan untuk Masa depan Generasi(***)
Komentar