Jika perubahan ini berhasil dikonsolidasikan, Maluku Utara dapat menjadi laboratorium reformasi birokrasi yang menginspirasi daerah lain. Di tengah sistem birokrasi nasional yang kerap stagnan karena ketergantungan personal dan budaya paternalistik, apa yang dilakukan oleh Sherly Laos patut diapresiasi sebagai lompatan kecil ke arah tata kelola yang lebih sehat dan rasional.
Namun, sebagaimana proses reformasi di manapun, jalan ini tidak mudah. Ia memerlukan keberanian politik, konsistensi regulatif, dan kesiapan semua elemen birokrasi untuk bekerja dengan paradigma baru. Karena pada akhirnya, birokrasi yang baik bukan soal siapa yang memimpin, tapi seberapa kuat sistem itu bekerja tanpa harus menunggu “arahan dari atas”(***)
Komentar