TERNATE—Gubernur Maluku utara, Sherly Tjoanda tengah disorot tajam terkait kebijakan pengelolaan anggaran Pemprov Maluku utara tahun anggaran 2025.Gubernur Sherly diduga menjadi penyebab ketidakseimbangan antara belanja modal pada satu sisi dengan belanja untuk kebutuhan rutin Gubernur pada sisi lainya ditengah kebijakan efesiensi anggaran.Terakhir ini, Gubernur Sherly juga menuai sorotan kritis soal pergub pergeseran anggaran.
Disebutkan bahwa disatu sisi kebijakan belanja modal atau belanja pembangunan sangat rendah namun pada sisi lain belanja untuk kebutuhan baik pembangunan fisik, rutin dan operasional Gubernur Sherly terhitung sangat tinggi.Padahal ditengah kebijakan efesiensi, belanja publik atau belanja modal yang berdanpak luas mestinya diprioritaskan Sherly sementara belanja rutin dan operasional harus ditekan.
”Ruh kebijakan efesiensi demikian, royal belanja modal yang berdanpak luas namun hemat belanja rutin operasional”tukas Muslim Arbi.
Terbukti, sampai pada triwulan ke dua atau 6 bulan berjalan, penyerapan anggaran baru menyentuh 27 persen, capaian yang masih terhitung sangat rendah.Gambaran yang sekaligus menggambarkan rendahnya kinerja anggaran pemerintahan Sherly-Sarbin.Minimnya belanja publik atau penyerapan anggaran juga dikhawatirkan berdanpak pada agenda APBD perubahan.Belanja modal baru serendah itu apa yang bisa dilakukan dengan perubahan anggaran.
DPRD telah lantang berteriak agar Gubernur Sherly segera menjalankan anggaran secara maksimal agar selain mendorong peningkatan ekonomi juga tidak mengganggu siklus struktur penganggaran yakni perubahan anggaran.
Padahal jika dilihat dari struktur belanja publik pada tahun anggaran 2025, penyerapan anggaran mestinya tidak menjadi persoalan serius.Belanja publik tahun anggaran 2025 nyaris sebagaian besar diperuntukkan untuk kebutuhan pembayaran hutang pihak ke tiga yang ibarat sekali klik langsung jadi itu barang.
”padahal kan belanja modal tahun anggaran 2025 lebih banyak untuk bayar hutang pihak ke tiga, kan asal Gubernur punya political Will sekali klik aja jadi tuh, serapan anggaran jadi tinggi kan”ujar dia.
Apa pasal kinerja anggaran Pemprov malut di era Gubernur Sherly ini terhitung buruk, era terburuk dalam sejarah kinerja anggaran Pemprov malut itu bisa terjadi menjadi tanda tanya publik.Konon buruknya kinerja anggaran karena buruknya mindset berpemerintahan Gubernur Sherly Tjoanda, simpul sumber lain of derecord media ini.
Gubernur Sherly dinilai berpemerintahan yang tidak sistimatis -konstitusional namun lebih menggunakan intuisi atau comeon sense.
Konon Sherly tak menjalankan anggaran karena tak percaya dengan kabinet warisan Gubernur AGK sehingga mereka tak dipercaya menjalankan anggaran yang telah disahkan itu.Kabarnya, banyak paket proyek yang masih teronggok di OPD-OPD teknis kecuali seperti PUPR yang katanya karena kepala dinasnya sudah orangnya Gubernur Sherly.Konon kabarnya, Gubernur Sherly baru akan menjalankan paket proyek jika telah merombak kabinet yang sesuai seleranya, konon pula bakal banyak memasukan eks pejabat dari Morotai, Halut dan Halbar, 3 daerah basis elektoral Sherly-Sarbin.
Soal lain, Gubernur Sherly kabarnya menghendaki pengelolaan proyek terutama proyek besar dilakukan dengan mekanisme E-katalog.Jalan ke sana dilakukan dengan cara mengulur pelaksanaan lelang proyek sampai pada waktu yang telah mepet maka pelaksanaan E-katalog menjadi masuk akal dan sistimatis.
“Wajar ! Belanja modal sampai triwulan ke Dua atau 6 bulan tahun anggaran berjalan ini masih rendah serapan anggarannya”simpul dia.
Kebijakan Belanja Untuk Gubernur
Paradox ! Bak ironis, kebijakan yang sama tidak berlaku untuk belanja operasional Gubernur Sherly Tjoanda.Ditengah rendahnya belanja publik, Sherly justru terlihat royal untuk belanja kebutuhannya sebagai Gubernur.
”Yang terjadi hemat belanja publik tetapi royal belanja untuk Gubernur Sherly”papar Yusman Arifin, Direktur Transparansi Malut.
Terhitung pos belanja untuk kebutuhan Gubernur Sherly mulai dari proyek renovasi rumah dinas Gubernur, ruang kerja Gubernur dan ruang kerja wakil Gubernur, anggaran sewa speed boad, anggaran untuk rumah dinas Gubernur di ternate, SPPD dalam daerah dan luar daerah, dugaan pembelian 2 unit mobil milik Sherly sebagai kendaraan dinas Gubernur di Ternate dan Jakarta, anggaran sewa Kagiatan -kegiatan Gubernur dan Pemprov di hotel Bella milik Sherly di Ternate.
Kalau dihemat semua, tdk jalan itu pemerintahan