Tahun ini, APBD Kaltim 22 T. Tepatnya 18 T sekian, karena sekitar 4 T itu punya kabupaten/kota melalui sharing pajak kendaraan bermotor atau BPKB. Dari 18 T sekian itu, 4 T untuk anggaran pendidikan dan 4 T untuk infrastruktur.
Sekitar hampir 5 T untuk belanja pegawai. Untuk gaji dan tunjangan. Anggaran operaional pegawai sekitar 5 T. Total hampir 10 T. Besar sekali ya? Habis dong…? Itulah postur APBD di hampir semua kabupaten/kota dan provinsi. Bagaimana daerah mau maju jika 40-60 persen anggarannya dipakai untuk belanja pegawai dan operasionalnya? Program untuk rakyat hanya dapat sisa anggaran.
Di Jakarta, anggaran belanja pegawai mencapai 30 T. Ini untuk Gaji dan tunjangan. Operasional? Bisa lebih gede lagi. Ini dibuat pada masa Ahok. Harapannya, etos kerja pegawai DKI naik dan korupsi berkurang. Faktanya? Terserah anda yang menilai.
Di Kaltim, belanja operasional kena efisiensi. Gubernur mengambil kebijakan efisiensi operasional pegawai agar APBD provinsi bisa lebih banyak untuk membiayai program kerakyatan. Terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur, khususnya jalan.
Memang, jumlah penduduk Kaltim hanya 4,1 juta jiwa. Tapi luas wilayahnya seluas wilayah pulau Jawa. 127 KM2. Ada ratusan KM2 jalan antar kabupaten/kota yang belum teraspal. Masih berupa jalan tanah. Berulangkali ganti gubernur, jalan masih tidak terurus. Inilah yang akan diselesaikan oleh Gubernur Rudy Mas’ud, doktor lulusan Universitas Mulawarman tahun ini berencana membangun 50 KM jalan yang masih berupa tanah.
Komentar