PILKADA MALUT :Akademisi Apresiasi Program Kesehatan Gratis MK-BISA Yang Sasar Layanan Non BPJS

TERNATE—Dr.H.Muhammad Kasuba,MA-Basri Salama pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor urut 3 mendapat apresiasi akademisi sebagai paslon yang memiliki program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Program MK-BISA bidang layanan kesehatan gratis yang ditujukan untuk layanan kesehatan non  BPJS dinilainya sebagai program  yang solutif, idealnya sebuah program calon pemimpin.

Menurut intelektual muda Makayoa ini, program cagub-cawagub Malut harus menjadi solusi baru bagi rakyat bukan mendompleng program nasional yang telah dimandatkan konstitusi.

Pandangan Dr.Sofyan Abas itu menanggapi pernyataan Basri Salama, calon Wakil Gubernur paket MK -BISA bahwa program kesehatan gratis paket  yang diusung MK-BISA ditargetkan untuk program layanan kesehatan diluar layanan program BPJS.

Dilansir dari media siber Malutpost.Com, Calon Wakil Gubernur (Cawagub), Basri Salama menjelaskan model pelayanan kesehatan gratis yang dicanangkan MK-BISA tidak berfokus pada pelayanan BPJS Kesehatan, melainkan pada layanan yang tidak disentuh oleh BPJS Kesehatan.

“Jadi kami MK-BISA fokus pada pelayanan kesehatan gratis di luar layanan BPJS,” kata Basri, Rabu (2/10/2024)

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang diakomodir dalam BPJS hanya pada saat pasien masuk dan dirawat, sementara biaya di luar itu harus ditanggung oleh pasien dan keluarga.

“Sehingga pentingnya pemerintah hadir di situ,” tuturnya.

Lanjut Basri, pemerintah punya tanggung jawab untuk memikirkan beban biaya pelayanan kesehatan di luar BPJS, dimana pemerintah harus menanggung biaya pasien dan keluarga sejak dari rumah dan paska perawatan di luar rumah sakit.

“Kami akan hadir di sana, dengan menanggung biaya transportasi, makan minum dan kebutuhan lain pasien dan keluarga berupa biaya nginap dan lain-lain. Pemerintah perlu memfasilitasi ini melalui kebijakan anggaran,” ungkapnya.

“Bayangkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan pasien dan keluarganya untuk berobat, apalagi pasien rujukan di luar Maluku Utara, biaya tiket pesawat, biaya nginap untuk keluarga saja sudah puluhan juta yang harus dikeluarkan, ini yang harus dipikirkan pemerintah,” jelasnya.

Cawagub nomor urut 3 tersebut menyebut, jika dirinya bersama Muhammad Kasuba terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, keduanya akan mendorong anggaran sebesar Rp50 miliar setiap tahun untuk menangani kesehatan gratis tersebut.

“Jika saya dan Ustad Muhammad dipercaya masyarakat untuk memimpin Maluku Utara. Kami pastikan setiap tahun Rp50 miliar akan didorong dalam APBD untuk membiayai pelayanan kesehatan gratis diluar layanan BPJS tersebut,” tegas Basri.

“Jadi kalau ada yang keluarganya sakit di kabupaten-kota mana saja tinggal hubungi saja pihak dinas kesehatan, kita akan jemput di rumah kita akan akan kawal sampai pasien kembali ke rumah, tidak perlu pikirkan biayanya semua biaya pemerintah yang tanggung,” tutup Basri.

Menurut Dr.Soyan Abas, model program MK-BISA merupakan roll model politik gagasan yang solutif sebab memberikan alternatif baru dalam mengurai problem akses layanan kesehatan yang dihadapi masyarakat.

”Ini baru namanya program, model pendekatan baru yang menjadi solusi bagi masyarakat yang menghadapi kendala terbatasnya layanan kesehatan program BPJS”ujar dia.

Kandidat profesor ini menjelaskan, layanan program BPJS semakin terbatas sehingga membutuhkan sentuhan program lain yang mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

”Terbukti BPJS tidak mampu mencover seluruh aspek layanan kesehatan masyarakat, nah program MK-BISA ini menjadi solusi bagi Masyarajat Maluku utara”pungkasnya intelektual Makayoa ini(***)