OPINI

PILPRES 2024 PEMBALIKAN PILPRES 2014

Smith Alhadar/Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)

Pilpres 2024 menjadi momentum krusial bagi masa depan bangsa. Pilpres akan membuktikan apakah Indonesia akan kembali ke Orde Reformasi atau melanjutkan kerangka berpikir Orde Baru.

Tadinya kita mengira Jokowi yang kerakyatan dan sederhana akan menggenjot reformasi yang sudah dimulai para pendahulunya pasca Soeharto lengser, Mei 1998. Ternyata tidak. Malah ia membuka jalan bagi kembalinya Orba.

Presiden-presiden sebelumnya telah melakukan reformasi fundamental untuk membawa bangsa ke era keadilan, kemakmuran, dan civilized. Kendati masa kekuasaannya hanya 17 bulan, Presiden BJ Habibie menerapkan kebebasan pers dan penyelenggaraan pemilu multipartai yang demokratis, meskipun karena itu ia harus kehilangan kekuasaan.

Presiden Abdurrahman Wahid menguatkan apa yang sudah dilakukan Habibie dengan membubarkan Departemen Penerangan. Departemen ini merupakan senjata strategis rezim Soeharto dalam menguasai media. Padahal, media adalah pilar demokrasi penjaga akal sehat bangsa.

Semangat Gus Dur memberantas korupsi terlihat dari kebijakannya membubarkan Departemen Sosial yang memang menjadi sarang korupsi.

Reformasi yang dilakukan Presiden Megawati adalah mendirikan KPK melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, ia meng-endorse kebijakan Gus Dur. Beliau juga melakukan peningkatan kapasitas hukum. Harapannya, semua aktivitas bangsa berjalan dalam aturan yang disepakati.

Selama 10 tahun pemerintahan SBY (2004-2014), konsolidasi demokrasi meningkat melalui penguatan sistem, kelembagaan, dan budaya demokrasi. Ini ditandai dengan makin berfungsinya checks and balances antar cabang kekuasaan negara. Juga pemilu secara berkala, damai, fair, serta terbangunnya kelengkapan negara yang menjamin kehidupan demokrasi dan good governance.

Namun, sejak Joko Widodo yang tak suka membaca menjadi presiden pada 2014, reformasi berbalik arah. Mungkin itu bukan niatnya, tapi hasil alami ketika ia menyerahkan kekuasaan kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, sosok Orba yang otentik. Kebetulan Luhut tahu persis watak serakah Jokowi, teman lamanya sejak Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Solo.

Tak lama, keluhan mulai bermunculan. Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah UU KUHP disahkan pemerintah dan DPR.

Karena, UU ini dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik. Juga berbahaya bagi demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pemberantasan korupsi. Apa boleh buat dengan UU ini, salah satu pilar demokrasi goyah.

Pemilu multipartai yang demokratis pun kini dalam ujian berat. Pertama, ada indikasi kuat KPU bekerja menurut pesanan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Misalnya, KPU Pusat mengintervensi KPUD dalam proses verifikasi parpol.

Partai yang dipandang berpotensi merugikan agenda pemerintah tidak diloloskan. Sedangkan yang menguntungkan dipaksakan untuk diloloskan. Kedua, sempat beredar luas laporan yang menyatakan pemerintah mengatur agar pilpres hanya diikuti dua pasang capres-cawapres pendukung status quo.

Masih terkait pilpres, pemerintah berusaha memperpanjang masa jabatan presiden atau Jokowi 3 priode. Hanya karena mendapat resistensi kuat dari publik, pakar, dan parpol, gagasan ini tak dapat diwujudkan.

Di saat bersamaan, pemerintah melakukan berbagai cara agar bakal capres Anies Baswedan — yang kini telah resmi diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS — dijegal agar tak ikut pilpres. Kesalahan Anies hanya satu: ia tak sejalan dengan visi pemerintah tentang Indonesia masa depan.

Karena upaya ini pun nampak sulit direalisasikan, ruang gerak Anies untuk melakukan sosialisasi dibatasi. Kendati tak ada aturan yang dilanggar, Bawaslu memaksakan diri mempersoalkan safari Anies.

Diberitakan juga, BIN melakukan provokasi terhadap masyarakat di daerah yang dikunjungi Anies melalui spanduk-spanduk di tempat-tempat strategis yang menuduh Anies melakukan politik identitas. Nampak SBY sangat sedih melihat jerih payahnya membangun budaya demokrasi kini berantakan.

Lalu, KPK dilemahkan dengan membatasi wewenangnya. Kini lembaga antirasuah itu diposisikan sebagai rumpun eksekutif yang berada langsung dibawah kendali presiden. Sejak itu korupsi semakin gila-gilaan dan buas. Kementerian Keuangan kini jadi berita panas lantaran dijadikan bancakan oleh 400-an pejabatnya sambil memamerkan gaya hidup hedon.

KPK bahkan juga digunakan untuk agenda politik penguasa atau menutupi kasus yang melibatkan elite partai. Misalnya, KPK ditekan untuk menjerat Anies dengan kasus korupsi dalam
hajatan Formula-E, menutup mata terhadao kasus suap Harun Masiku yang melibatkan elite partai yang sangat powerful. Juga terkait mega korupsi E-KTP yang sempat diberitakan melibatkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Hukum dan konstitusi pun dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik. Ini terlihat dari pemenjaraan mereka yang kritis terhadap pemerintah, pembubabaran ormas, permisif terhadap pelaku kekerasan seperti yang terjadi pada Komisaris KPK Novel Baswedan dan kasus Km 50. Hal ini bisa terjadi karena lembaga yudikatif telah dikooptasi eksekutif. Kepolisian RI pun nampak sudah dikooptasi pemerintah.

Pelanggaran konstitusi yang kini ramai dibicarakan adalah disahkannya Perppu No. 2/2020 tentang Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR. UU ini tadinya ditolak MK sebagai inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan DPR memperbaikinya dalam waktu 2 tahun .

Bukannya memperbaiki, pemerintah mengeluarkan Perppu sebagai gantinya. Substansi Perppu ini sama dengan UU Cipta Kerja sebelumnya. Dus, dengan mengeluarkan Perppu berarti pemerintah mengabaikan otoritas MK sebgai penjaga konstitusi.

Alhasil, selama pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami kemunduran di semua lini negara. Indeks Demokrasi, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Pembangunan Manusia, penegakan hukum, HAM, dan lain-lain, semuanya merosot.

Memang sejak 2014 secara bertahap bangsa ini kembali ke sistem Orba. Penyebabnya, pemerintah dikuasai figur-figur Orba dan oligarki politik dan ekonomi, yang mengendalikan cabang-cabang kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akibatnya, checks and balances menjadi morat-marit.

Semua ini bersumber dari kesalahan kita memilih presiden yang tidak kompeten, minus moralitas, dan punya banyak mimpi besar tanpa didukung ilmu dan kapasitas intelektual yang diperlukan. Karena inferior dalam kapasitas pikiran, mau tak mau ia harus menyerahkan urusan negara dan pemerintahan kepada pihak superior, yang punya agenda sendiri dalam menjalankan pemerintahan.

Luhut sangat toleran terhadap korupsi sampai-sampai ia protes kepada KPK yang masih melakukan OTT. Pada saat yang sama, ia intoleran terhadap perbedaan pendapat dan punya syahwat kekuasaan yang sulit dikontrol. Hari ini ia masih juga mengintimidasi orang-orang yang mengkritik pemerintah.

Figur lain yang berperan penting dalam pemerintahan Jokowi adalah Menkeu Sri Mulyani Indarwati ( SMI) yang kini disorot terkait korupsi dan pencucian uang lbh dari Rp 300 triliun di kementeriannya.

SMI mungkin memang pintar dan bukan figur Orba. Tapi dia terlalu memanjakan Jokowi. Semua keinginan tukang mebel yang aneh-aneh ini pun dipenuhi, meskipun untuk itu negara harus menumpuk utang dan memajaki rakyat kecil demi menambal APBN yang jebol. Sementara ia ogah meningkatkan pajak pada para oligarki yang meraup untung berlipat ganda akibat kenaikan harga batubara dan minyak goreng di pasar global.

Maka dalam konteks pilpres 2024, sesungguhnya tidak ada lagi ruang dan waktu untuk berspekulasi dalam menjatuhkan pilihan. Cukup sudah kesalahan yang kita buat dalam pilpres 2014 dan 2019. Rasanya tidak perlu untuk ditegaskan di sini pasangan mana yang layak dipilih. Toh, kita sudah didewasakan oleh pengalaman hidup 10 tahun di bawah “rezim Orba”.

Yang perlu dikemukakan hanyalah bahwa yang berkontestasi dalam pilpres mendatang kemungkinan besar adalah Prabowo Subianto yang mewakli Orba seperti Luhut dan telah berkomitmen 100% akan melanjutkan program pembangunan Jokowi yang diklaim sebgai miliknya.

Lawannya adalah Anies Baswedan yang merupakan wakil Orde Reformasi yang otentik. Rekam jejaknya untuk itu terpampang jelas ketika ia memimpin DKI Jakarta. Silakan teliti dengan saksama moralitas dan capaian-capaian nya yang dia toreh di Jkt. Tak ada yang dia sembunyikan.

Kalau pengalaman tak cukup untuk menuntun kita dalam menjatuhkan pilihan, biarkan pikiran kita yang bekerja. Karena akal sehatlah yang akan menyelamatkan kita semua. Wallahu’alam bissawab!

Tangsel, 28 Maret 2023 !

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *