Aksi demonstrasi mahasiswa akhir Agustus bukanlah ledakan spontan semata, melainkan akumulasi kekecewaan panjang terhadap wajah kelembagaan DPR RI dan perilaku beberapa anggotanya. Ketika pemilih melihat wakilnya bersikap yang melukai kepentingan publik baik lewat ucapan, gestur, maupun keputusan politik yang jauh dari kepentingan rakyat maka rasa percaya itu terkikis hingga memunculkan tuntutan di jalanan. Demonstrasi kali ini seharusnya dibaca sebagai alarm: bukan hanya tentang satu momen, melainkan tentang masalah struktural dalam relasi antara wakil dan yang diwakili.
Sikap kelembagaan DPR dan tindakan segelintir anggota seperti yang disebutkan publik bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam banyak kasus, perilaku anggota parlemen merupakan cerminan proses politik yang melahirkan mereka. Politik transaksional dan praktik “uang politik” pada pemilu memberi insentif pada kandidat untuk mendahulukan mekanisme reproduksi kekuasaan ketimbang program pro-rakyat. Ketika kursi dianggap produk transaksi, logikanya perwakilan menjadi terdistorsi: wakil lebih merasa berutang pada mekanisme politiknya daripada kepada konstituen yang memilihnya.
Dari perspektif demokrasi substansial, memilih wakil tidak cukup sekadar formalitas. Pemilu seharusnya memilih pemimpin berdasarkan program, integritas, dan komitmen publik — bukan kapasitas mengeruk dukungan lewat modal atau jaringan transaksional. Jika kriteria itu luntur, legitimasi lembaga perwakilan juga menggerus, dan ruang publik menjadi mudah dipenuhi kekecewaan sosial yang akhirnya menuntut perubahan lewat aksi massa.
Aksi mahasiswa kali ini idealnya menjadi titik tolak introspeksi. DPR sebagai institusi perlu mengkaji ulang tata kelola internal, mekanisme akuntabilitas, dan sikap politik yang selama ini nampak jauh dari aspirasi rakyat. Pada tingkat sistem, pembenahan regulasi pendanaan kampanye, penguatan sanksi terhadap praktik politik uang, transparansi lobi dan kepemilikan kekayaan politikus, serta peran pengawas pemilu harus diperkuat agar calon wakil yang lolos adalah mereka yang memang mewakili kepentingan publik.
Komentar