Musyawarah Wilayah (Muswil) PKS Maluku Utara yang selesai digelar dan meneguhkan kembali kepemimpinan H. Is Suaib untuk periode 2025–2030 merupakan momen penting bukan sekadar seremonial organisasi. Di tengah dinamika politik daerah dan tuntutan publik terhadap pemerintahan yang efektif, peristiwa ini seharusnya menjadi tonggak peneguhan sikap PKS sebagai kekuatan politik yang konsisten mengawal pemerintahan daerah secara kritis namun konstruktif.
Pernyataan Is Suaib usai pelantikan bahwa PKS akan bermitra dengan pemerintah daerah “kritik dan konstruktif” meski tak mengusung Gubernur Sherly, menegaskan dua hal sekaligus: pertama, komitmen partai untuk menjadi oposisi yang bertanggung jawab, kedua, kewajiban menjadikan peran pengawasan sebagai bagian integral dari tugas politik dan legislatif. Sikap semacam ini penting agar politik lokal tidak terseret ke dalam budaya antipati atau oposisionalisme destruktif yang hanya mencari keuntungan elektoral tanpa menimbang kesejahteraan publik.
Namun, niat baik harus diikuti tindakan nyata dan sistemik. Muswil dan pengukuhan pengurus merupakan fase awal; substansi program dan mekanisme pengawalan baru akan jelas setelah Munas dan rapat kerja. Dalam konteks itu, DPW PKS Maluku Utara dan fraksinya di DPRD mesti merumuskan agenda prioritas pengawasan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat: layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pemerataan pembangunan, serta tata kelola anggaran yang transparan. Pengawasan bukan sekadar mengkritik, melainkan juga menghadirkan alternatif kebijakan konkret yang dapat diuji dan diimplementasikan.
Komentar