Langkah Mitigasi dan Kolaborasi Strategis Menghadapi tantangan ini, pemerintah provinsi menekankan perlunya sinkronisasi data antara otoritas lokal di 24 kabupaten/kota. Bapak Dr. Amson Padolo, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Prov. SulSel menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dimulai dari tingkat kelurahan melalui patroli terpadu dan program pencegahan pembakaran lahan secara insentif.
Sementara itu, Koordinator PFI Chapter Makassar Bapak Amir, S.T., M.M., menyoroti pentingnya keterlibatan sektor filantropi.
“Kolaborasi strategis antara pemerintah, LSM, dan lembaga zakat akan mempercepat mobilisasi sumber daya. Dengan mengintegrasikan keahlian teknis dan dana sosial, kita bisa menciptakan dampak yang jauh lebih besar daripada bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, Direktur Eksekutif Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Ibu Widowati, S.Sos., memaparkan sejumlah program prioritas pra-bencana yang menjadi fokus aksi nyata di lapangan. Upaya tersebut mencakup program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) melalui pembangunan sumur resapan, instalasi panen air hujan, hingga teknologi desalinasi air payau di wilayah pesisir. Selain itu, pengawasan ketat melalui gerakan “No Burning” dan pemetaan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, serta anak-anak menjadi prioritas utama agar distribusi bantuan dan perencanaan program lebih tepat sasaran.
Melalui forum ini, seluruh elemen yang hadir sepakat untuk memperkuat tata kelola yang transparan dan mekanisme pelaporan yang efisien. Harapannya, gerakan “Sulsel Tangguh 2026” ini mampu meminimalisir dampak ekonomi serta sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang terdampak kekeringan di Sulawesi Selatan.
Komentar