Ia menilai, ajakan tersebut menunjukkan keinginan kepala daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga.
“Dengan mendengar aspirasi masyarakat, kebijakan yang diambil akan lebih presisi dan tidak berujung pada proyek yang sia-sia atau bahkan mangkrak,” jelasnya.
Muammil juga menegaskan bahwa dalam pembangunan daerah, pemerintah dan masyarakat memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Pemerintah bertindak sebagai pengarah kebijakan, sementara masyarakat menjadi kekuatan utama yang menggerakkan pembangunan.
“Pemerintah adalah nakhoda, tetapi masyarakat adalah mesin yang menggerakkan kapal daerah menuju kemajuan,” katanya.
Ia juga mengutip pemikiran pakar kepemimpinan Warren Bennis yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan.
Komentar