“LHP BPK adalah cermin bagi kami untuk terus berbenah. Kami berkomitmen memperkuat disiplin fiskal, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap rupiah yang dikelola. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tegas Bassam.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan akan terus mendorong sinergi lintas sektor, baik dengan legislatif maupun lembaga penyelenggara pemilu, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik.
Langkah Bupati Bassam ini dinilai sebagai bentuk kepemimpinan yang responsif dan progresif, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan komitmen ini, Halmahera Selatan diharapkan mampu menjadi contoh daerah yang mengedepankan prinsip good governance dalam setiap aspek pembangunan.***
Komentar