Ternate, Maluku Utara — Forum resmi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara, Senin lalu, mendadak berubah menjadi panggung kritik tajam. Bukan dari oposisi, bukan pula dari aktivis LSM, melainkan dari sesama kepala daerah: Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si.
Dalam forum yang dihadiri para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, Wali Kota Ternate menyampaikan kritik sistematis dan tajam terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Kritik yang disampaikan dengan gaya tenang namun menusuk itu bahkan dijuluki publik sebagai “KULTUM” — Kuliah Tujuh Menit — yang menyentil langsung jantung kepemimpinan Sherly Tjoanda.
Kritik yang Menohok: Antara Marwah Pemerintahan dan Etika Koordinasi
Tauhid Soleman memulai kritiknya dengan menyoroti absennya kunjungan kerja Gubernur ke Kota Ternate sejak dilantik. “Ibu Gubernur memang tinggal di Ternate, tapi belum pernah melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Ternate,” tegasnya. Ia menekankan bahwa tinggal di suatu daerah tidak sama dengan melakukan kunjungan kerja resmi, yang memiliki nilai simbolik dan administratif dalam tata kelola pemerintahan.
Lebih jauh, Tauhid menyinggung soal koordinasi yang buruk antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ia menyebut bahwa banyak kegiatan Pemprov dilakukan tanpa sepengetahuan kepala daerah setempat. “Saya baru tahu dari media, TikTok, atau berita bahwa ada kegiatan Pemprov di wilayah saya. Ini bukan cara membangun sinergi,” ujarnya.
Tauhid Soleman menggaris bawahi sekaligus mengingatkan Gubernur Sherly untuk bisa membedakan antara wilayah kerja dan wilayah jabatan.
“Kalau ibu Gubernur mengunjungi Sulamadaha itu masuk wilayah jabatan tetapi jika kunjungan itu dilanjutkan ke Kantor Kelurahan maka itu sudah masuk ranah wilayah kerja” jelas Tauhid yang secara eksplisit membutuhkan koordinasi Gubernur atau Pemprov ke Walikota atau pemkot ternate.
Sindiran Tajam: “Saya Tidak Mau Ketemu Ibu di Ternate”
Salah satu pernyataan paling menyentil adalah ketika Tauhid menyatakan bahwa ia tidak ingin bertemu Gubernur di Ternate, melainkan di Sofifi , ibu kota resmi Provinsi Maluku Utara. “Saya tidak mau ketemu ibu di Ternate, saya mau ketemu ibu di Gosale, di Sofifi. Karena itu marwah pemerintahan,” katanya, menegaskan pentingnya simbolisme dan etika birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
Kritik yang Menggema: Dukungan Publik dan Sindiran Pedas
Komentar