Ironisnya, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi 33,19 persen, tertinggi secara nasional. Industri besar berkembang, investasi terus masuk, dan keuntungan mengalir. Namun buruh bertanya dengan jujur. Di mana posisi buruh dalam pertumbuhan ini? Jika buruh yang menjadi tulang punggung produksi tidak mampu hidup layak, maka pertumbuhan ekonomi tersebut tidak adil dan tidak berkeadilan sosial.
UMP bukan sekadar angka administrasi. Bagi buruh, UMP bukan angka formalitas. UMP adalah soal hidup dan mati keseharian buruh. Ketika UMP ditetapkan jauh di bawah KHL, maka Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara pro terhadap perusahan (tambang dan industri) besar dan membiarkan buruh menanggung beban ekonomi sendirian. Upah minimum seharusnya menjadi batas perlindungan, bukan alat menekan buruh demi alasan stabilitas usaha.
Tuntutan buruh jelas dan rasional, buruh tidak menuntut kemewahan. Buruh hanya menuntut keadilan. Oleh karena itu, buruh mendesak kepada dewan pengupahan Provinsi Maluku Utara yang akan menetapkan UMP selambat-lambatnya tanggal 24 desember 2025;
1. UMP Maluku Utara dinaikkan secara signifikan minimal sama dengan KHL
2. Dewan Pengupahan menjadikan KHL sebagai salah satu elemen penetapan UMP
3. Pemerintah daerah berani berpihak pada kesejahteraan buruh dengan menggunakan 0,7-0,9.
4. Pengawasan ketat terhadap perusahaan yang tidak patuh UMP
Komentar