Tony Rosyid : Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Satu ketika saya makan malam dengan seorang gubernur. Di tengah perbincangan, telp gubernur bunyi. Gubernur bilang: “Ijin Bang, Presiden telp”. Gubernur lalu berdiri dan angkat telp, sembari menjauh dari tempat makan. Sekitar 15-20 meter.
Kurang lebih 10 menit Gubernur terima telp Presiden. Balik ke tempat makan, aku tanya: “Presiden bicara apa?”. Gubernur jawab: “Preiden ingatkan jangan pernah korupsi”. “Itu saja?”, tanyaku lagi. “Fokus disitu”, jawab Gubernur.
Presiden tahu bahwa korupsi adalah problem utama di negeri ini. Korupsi ada di semua institusi pemerintahan. Bahkan kita kesulitan untuk menyebut satu institusi yang bebas korupsi. Amat sulit !
Kalau ada pejabat yang ditangkap polisi, jaksa atau KPK, itu karena nasib sial saja. Nasib sial berlaku “random sampling”. Sampel acak. Lebih banyak koruptor yang selamat dari pada yang tertangkap. Saya yakin anda setuju pernyataan saya ini.
Korupsi di Indonesia dilakukan secara terstruktur, sistematis (terencana) dan masif (berjama’ah dan kolaboratif). Hampir tidak mungkin korupsi di Indonesia dilakukan sendirian. Inilah yang membuat Indonesia sakit. Sakitnya parah. Bahkan akut.
Korupsi dimulai sejak penganggaran, biaya pengamanan legislasi dan hukum, proyek fiktif dan fee proyek atau pengadaan, manipulasi pajak, bancakan BUMN, permainan perbankan, penerbitan HPH, perizinan tambang hingga makelar kasus, setoran para napi dan berbagai macam pungutan liar lainnya. Modus IPO untuk menyedot dana BUMN beberapa tahun belakangan ini juga sedang jadi trend. Nilainya ratusan triliun.
Komentar