Karena masifnya korupsi, pertumbuhan ekonomi kita rendah dan lapangan kerja menyempit, angka pengangguran dan kemiskinan terus naik, jarak orang kaya dan orang miskin makin lebar, hukum tidak tegak dan keadilan semakin jauh.
Akibat korupsi, Indonesia menjadi negara yang jauh tertinggal, bahkan dari negara-negara tetangga. SDM dan income perkapita Indonesia jauh dari Malaysia, Singapora dan China. Bahkan dari Brunai dan Thailand. Padahal, kita lebih dulu merdeka dan Sumber Daya Alam kita lebih melimpah. Indonesia menjadi negara ASEAN dengan pemasok TKI dan TKW (non skilled) terbesar di dunia. Ini disebabkan oleh lapangan kerja di dalam negeri yang amat sangat terbatas sekali. Terhadap Indonesia, negara-negara sebelah melihat dengan sebelah mata. Ini semua diakibatkan utamanya oleh korupsi.
Problem korupsi telah terjadi puluhan tahun. Terutama sejak Orde Baru, dan seiring berjalannya waktu semakin canggih dan vulgar. Jika Era Orde Baru korupsi dilakukan di bawah meja. Era Reformasi, terutama 10 tahun terakhir ini, meja-kursi juga ikut dikorupsi. Terang-terangan dan tak lagi sembunyi-sembunyi.
Pertanyaannya: “Apakah Presiden bisa berantas korupsi?” Jawabnya: bisa. Tapi, dengan syarat. Apa syaratnya?
Pertama, presiden dan lingkaran istana harus memastikan diri tidak terlibat korupsi. Jika istana ikut menciptakan oligarki dan terlibat korupsi, maka jangan harap “narasi anti korupsi” itu efektif. Rakyat butuh bukti, bukan narasi.
Kedua, Presiden harus lebih dulu bersihkan para aparat penegak hukum dari praktek-praktek koruptif. Penegakan hukum hanya bisa berjalan jika para penegak hukum bersih. Mulai dari polisi, jaksa, KPK hingga hakim. Selama para penegak hukum masih jual beli kasus dan membuka ruang negosiasi, jangan harap korupsi surut.
Lihat kekayaan para penegak hukum, terutama yang sudah senior. Mayoritas melampaui gaji dan tunjangan. Dari mana kekayaan itu? Dari sini anda bisa membaca dan menyimpulkannya.
Komentar