Smith Alhadar : Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
Di tengah ruang fiskal yang makin sempit, yang ditambal dengan utang baru, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meningkatkan belanja pertahanan. Alutsista mutakhir dibeli dari berbagai negara untuk memodernisasi militer kita. Tapi tak bisa menjadi deterrence bagi kelangsungan kedaulatan kita.
Hal ini tak bisa dilepaskan dari eskalasi persaingan AS-Cina di berbagai bidang. Di antaranya, ekonomi, inovasi teknologi, ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan (LCS), memburuknya hubungan Jepang-Cina, dan isu Taiwan. Juga masalah domestik yang ruwet, yang melahirkan skeptisisme kita.
Di luar keamanan kawasan, perang Rusia-Ukraina dan gejolak di Timur Tengah yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar, membawa Prabowo pada kesimpulan bahwa Perang Dunia III berpotensi pecah.
Kendati sinyalemen Prabowo kecil kemungkinannnya karena Cina memiliki senjata nuklir, eskalasi di LCS, Selat Taiwan, dan Laut Cina Timur, terus meningkat. Di tengah perundingan tarif resiprokal Cina-AS, pada 18 Desember AS menyetujui bantuan militer AS kepada Taiwan senilai 11 miliar dollar AS.
Di hari yang sama, KTT G-7 – terdiri dari AS, Inggris, Perancis, Italia, Jerman, Kanada, dan Jepang – di Kanada mengeluarkan kecaman terhadap Cina yang menghukum Jimmy Lai, miliarder asal Hongkong yang kritis terhadap Beijing. Bagaimanapun, sikap AS dan G-7 di atas bertujuan menghambat kemajuan Cina.
Cina bereaksi keras atas dua peristiwa di atas dengan mengatakan AS dan G-7 mencampuri urusan dalam negerinya. Kendati Washington dan G-7 mengakui Taiwan dan Hongkong sebagai wilayah Cina, keduanya punya posisi berbeda dengan wilayah-wilayah di daratan Cina.
Pengembalian Hongkong kepada Cina oleh Inggris hampir tiga dekade lalu berpijak pada kesepakatan bahwa salah satu pusat keuangan dunia itu akan diperlakukan secara khusus. Di antaranya, sistem demokrasi Hongkong dijaga. Ini menjadi alasan sikap G-7 di atas.
Sementara Taiwan adalah pulau independen bersistem demokrasi yang didirikan partai nasionalis Cina, Kuomintang pimpinan Chiang Kaisek pada 1949. Demi menjaga hubungan baik dengan Beijing, Washington dan G-7 mengadopsi kebijakan One Chaine Policy.
Tetapi karena posisi Taiwan sangat strategis bagi perdagangan maritim dunia – tak kurang dari US$ 5 triliun kargo dari Barat ke Korea dan Jepang melewati Selat Taiwan dan sebaliknya – independensi Taipe harus dipertahankan.
Bulan lalu, eskalasi Cina-Jepang terjadi dengan cepat menyusul pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi bahwa militer Jepang harus terlibat membantu Taiwan bila Cina merebutnya dengan paksa. Takaichi melihatnya aksi Cina sebagai ancaman eksistensial Jepang.
Belakangan ini memang Beijing makin asertif dengan mengerahkan asset militernya secara besar-besaran di sekeliling Taiwan untuk mencegahnya memproklamirkan kemerdekaan. Strategisnya Taiwan dalam menjaga selatnya sebagai perairan internasional, membuat Presiden AS terikat pada UU yang mengharuskannya menjaga eksistensi Taiwan.
Cina juga bermasalah dengan beberapa negara ASEAN – Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina — akibat klaim Beijing atas 90 persen LCS sesuai sembilan garis putus-putus yang dibuatnya. Klaim yang ditolak Mahkamah Arbitrase Internasional ini menggerogoti teritori anggota ASEAN tersebut.
Bahkan, sembilan garis putus-putus tersebut mencakup Laut Natuna Utara yang diklaim Beijing sebagai wilayah penangkapan ikan tradisionil nelayan Cina. RI menolak klaim Cina ini. Namun, sering kapal penjaga pantai Cina beroperasi di perairan ini tanpa menghiraukan militer RI di sana.
Komentar