Renegosiasi RI-AS sedang berlangsung. Tapi dunia bisnis domestik tidak yakin renegosiasi akan mencapai hasil yang harapkan Indonesia. Pasalnya, RI tak akan memberi konsesi pada hal-hal yang menyangkut kepentingan Cina. Sementara, Trump tak akan mentolerir dominasi Cina atas Indonesia.
Sikap Trump ini sejalan dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Australia, dan India. Maka, tindakan yang akan diambil Trump untuk menekan RI bisa juga mempengaruhi sekutu-sekutunya di kawasan. Hal ini akan memukul ekonomi Indonesia lebih jauh.
AS adalah negara tujuan ekspor Indonesia yang utama. Cina berada di peringkat kedua. Konsekuensi ikutan adalah makin lemahnya Indonesia di hadapan Cina. Apalagi bila Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Australia, India, dan Inggris ikut menekan Indonesia.
Nampaknya, Prabowo menawarkan konsesi kepada Trump berupa pengiriman 20.000 anggota TNI ke Gaza untuk mendukung Resolusi DK PBB 2803 yang berpihak pada Israel.
Anggota TNI akan tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional pimpinan Trump yang punya otoritas menggunakan kekuatan r untuk menghadapi Hamas yang menentang demiliterisasi Gaza dan pelucutan senjatanya.
Tapi kalau kebijakan kontroversial ini direalisasi, Prabowo akan menghadapi resistensi massif dari rakyat RI. Pasalnya, konstitusi kita mengharamkan kerja sama dengan penjajah. Di luar itu, pasukan kita akan berperang melawan Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina lainnya di Gaza.
Tekanan tidak hanya datang dari Cina dan AS. Kondisi sosial-ekonomi-politik dalam negeri pun menyulitkan Prabowo mengambil jalan radikal untuk membebaskan RI dari belenggu Jokowi, oligarki, Cina, dan AS.
Memang hasil rurvey terakhir Indikator Politik mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo cukup tinggi, yakni di atas 80 persen. Tapi kepuasan publik terhadap pemerintah sangat rendah. Data ini hanya menegaskan kultur feodalisme di mana pemimpin dikultuskan masih kuat berakar.
Ketidakbecusan penanganan bencana banjir Sumatera, performa ekonomi yang ngesot, utang negara yang terus membengkak, nilai riil pendapat rakyat yang terus merosot, pembengkakan pengangguran akibat deindustrialisasi dini, cengkraman oligarki yang demikian kuat, deep state yang dihasilkan Jokowi, ketidaksukaan Prabowo pada kritik, dan gejala kembali ke Orde Baru, membuat kita kehilangan harapan bahwa ke depan Indonesia akan menjadi lebih baik.
Dengan kata lain, Indonesia berada pada posisi genting. Kita mesti jujur bahwa pemerintah kehilangan kapasitas untuk menangani masalah bangsa yang rumit ini. Pasalnya, legacy buruk pendahulunya tetap dipuja. Dus, bisa jadi nubuah Prabowo bahwa pada 2030 RI tak ada lagi, paling tidak bangkrut, jadi kenyataan.
Tangsel, 19 Desember 2025
Komentar