Di pihak lain, tidak mudah bagi Jakarta untuk memainkan peran besar dalam menjaga sentralitas ASEAN, independensi Taiwan, meredakan ketegangan Jepang-Cina, serta kompetisi Cina-AS meskipun RI memiliki geostrategis dan pasar besar – karena posisi tawarnya lemah di hadapanan AS, Cina, G-7, dan Jepang.
Program modernisasi dan hilirisasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ambisius dan diteruskan oleh Prabowo mendorong Indonesia masuk ke dalam perangkap utang Cina. Salah satunya, proyek kereta cepat Cina “Whoosh”.
Bukan hanya tak membawa keuntungan apa-apa bagi Indonesia, hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku Utara telah merusak lingkungan di sana sebagai konsekuensi dari diabaikannya persyaratan amdal bagi investor. Terlebih, Cina menggunakan teknologi kuno dalam industri ekstraktif ini.
Tak cuma itu. Demi mempermudah izin, pemerintah pusat mengebiri otonomi daerah dengan mengambil alih wewenang daerah dengan mengeluarkan UU Minerba. Menko Maritim dan Investasi – kini Ketua Dewan Ekonomi Nasional – Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) bahkan memberi fasilitas bandara khusus kepada PT IMIP, perusahaan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, yang didominasi modal Cina.
Kehadiran bandara “rahasia” ini, tempat Cina menyelundupkan ribuan buruhnya ke PT IMIP, dikatakan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai negara di dalam negara. Dengan kata lain, kedaulatan Indonesia telah tergadaikan. Tapi
Prabowo yang berjulukan macan Asia membisu.
Tak sampai di situ, barang-barang impor dari Cina, baik legal maupun illegal, membanjiri pasar Indonesia sehingga banyak industri manufaktur kita gulung tikar. Tapi semuanya didiamkan. Ini menunjukkan ketergantungan kita pada modal Cina sangat besar, yang mengikis modal politik Jakarta vis a vis Beijing.
Tersanderanya Indonesia dalam cengkraman Cina turut melemahkan lawan-lawan Cina di Indo-Pasifik. Hal ini meresahkan AS, Inggris, Jepang, Australia, dan India. Tak heran, AS, Inggris, dan Australia membentuk aliansi militer (AUKUS). Masih tak cukup, Jepang, AS, Australia, dan India membangun aliansi serupa bernama Quad untuk membendung perluasan pengaruh Cina di kawasan.
Kekhawatiran AS pada hubungan tak seimbang Jakarta-Beijing sangat mungkin menjadi bagian dari kemarahan Presiden AS Donald Trump terhadap pemerintahan Prabowo terkait tarif resiprokal berkaitan dengan hegemoni Beijing atas Jakarta.
Sebagaimana diketahui, pada Juli lalu AS-RI mencapai kesepakatan tarif bahwa AS akan menurunkan tarif barang ekspor Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen dengan imbalan Jakarta menghapus 99 persen tarif impor barang dari AS. Perjanjian itu juga mengsyaratkan RI tidak boleh menjadi negara yang memproduksi barang Cina untuk diekspor ke AS.
Ini bagian dari strategi Washington dalam melemahkan ekonomi Cina. Juga untuk menjauhkan RI dari hegemoni Cina. Tapi terlambat. Hubungan patron-client Jakarta-Beijing sudah terlalu dalam sehingga menyulitkan Jakarta melepaskan diri dari lilitan naga.
Di luar dugaan Trump, Prabowo minta negosiasi ulang atas kesepakatan yang sudah disepakati itu. Selain muncul kritik dari dalam negeri bahwa kesepkatan itu terlalu menguntungkan AS dan bahwa kedaulatan Indonesia tergadaikan, bukan tidak mungkin mundurnya Indonesia disebabkan tekanan Cina.
Komentar