Menurutnya, pendekatan pembiayaan bersama ini merupakan solusi efisien dan realistis dalam menjawab tantangan fiskal daerah. Tanpa dukungan pemerintah pusat, pengalokasian anggaran sebesar Rp48 miliar dari APBD murni dinilai sangat berat.
“Kalau kita kalkulasi, sangat berat bila harus menganggarkan Rp48 miliar sendiri. Dengan bantuan dari Kementerian PU, kita hanya perlu menambah dana sharing, dan sisanya akan ditangani oleh pusat,” tambahnya.
Pembangunan sistem air bersih ini tidak hanya akan memperluas layanan publik, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan. Akses air bersih yang memadai diyakini dapat mengurangi beban kerja domestik perempuan, menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga, serta meningkatkan kesehatan anak-anak.
“Air bersih bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keadilan sosial. Ketika perempuan tidak lagi harus berjalan jauh untuk mengambil air, ketika anak-anak bisa mandi dan minum dari sumber yang sehat, maka kita sedang membangun masa depan yang lebih baik,” ujar Bassam.
Dalam skema pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur akan ditangani langsung oleh Kementerian PU, sementara pengelolaan operasionalnya akan dilakukan oleh PDAM Halsel. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan layanan dan efisiensi pengelolaan.
Komentar