Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) Kota Ternate hingga Rp189 miliar bukan sekadar soal angka. Ia adalah ujian ketangguhan manajemen fiskal dan kepemimpinan daerah dalam merespons kebijakan pusat yang kian ketat.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, berhadapan pada kenyataan pahit: postur KUA-PPAS 2026 yang disepakati bersama DPRD harus direvisi ulang. Kekurangan hampir 20 persen dari proyeksi semula jelas akan mengganggu program pembangunan yang telah dirancang.
Namun di balik tantangan ini, ada dua sisi yang patut dicermati. Pertama, keputusan Wali Kota untuk tetap memprioritaskan gaji ASN, PPPK, hingga layanan dasar masyarakat adalah langkah tepat. Prinsip keberpihakan pada kebutuhan pokok rakyat harus menjadi fondasi di tengah keterbatasan fiskal.
Kedua, pemangkasan ini semestinya membuka ruang bagi kreativitas pemerintah daerah. Efisiensi tidak cukup hanya dengan memangkas kegiatan seremonial atau perjalanan dinas. Pemkot harus berani mendesain ulang strategi pendapatan asli daerah (PAD), memperkuat digitalisasi layanan, dan memangkas belanja yang tidak produktif.
Susutnya TKD mestinya menjadi momentum mempertegas kemandirian fiskal Ternate. Kota ini tidak boleh selamanya bergantung pada transfer pusat. Dengan basis perdagangan, jasa, dan potensi pariwisata, ruang penggalian PAD sejatinya masih terbuka lebar.
Kini, mata publik menanti bagaimana Pemkot bersama DPRD meramu ulang postur anggaran 2026. Apakah pemangkasan TKD ini akan menjelma menjadi krisis, atau justru menjadi titik balik lahirnya kebijakan fiskal yang lebih sehat dan berdaya tahan?
Komentar