Dapur Redaksi Pikiran Ummat
Dalam hiruk-pikuk politik anggaran di Jakarta, suara yang konsisten membela kepentingan publik di daerah kerap tenggelam oleh klaim efisiensi dan prioritas pusat. Sikap tegas Izzuddin Al‑Qassam Kasuba, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS yang mewakili Maluku Utara, patut mendapat perhatian sebagai contoh kepemimpinan yang mengarahkan diskusi anggaran tidak semata soal angka, melainkan tentang bagaimana negara memenuhi tanggung jawabnya kepada warga yang berada di pinggiran.
Langkah Al‑Qassam mendorong penambahan alokasi untuk TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara bukan sekadar inisiatif rutinitas parlemen. Ia menempatkan persoalan itu dalam konteks nyata: studio TVRI Maluku Utara yang siap diresmikan tetapi terancam menjadi monumen kosong tanpa dukungan operasional dan konten. Perhatian pada detil seperti ini menunjukkan kemampuan legislator untuk menerjemahkan kebijakan makro menjadi persoalan hidup sehari-hari warga di daerah terpencil — dari akses informasi, promosi UMKM lokal, hingga pelestarian budaya.
Komentar