Ketiga, soal kompetensi birokrasi, Malik menilai terjadi problem pada sistem rekrutmen dan penempatan pejabat. “Mereka yang ditempatkan pada posisi strategis adalah orang-orang dekatnya dulu di Kabupaten Morotai,” katanya, yang menurutnya mempengaruhi efektivitas pemerintahan.
Berdasarkan penilaian tersebut, Malik menyimpulkan bahwa rilis survei itu lebih pantas disebut sebagai “iklan politik” daripada indikator kinerja yang obyektif. Ia menyerukan agar survei yang mengklaim mengukur kinerja pejabat publik bersifat policy oriented dan memenuhi prosedur ilmiah serta transparan dalam metodologi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak Gubernur Sherly Tjoanda atau lembaga survei Muda Bicara ID terkait tanggapan Malik Ibrahim.(***)
Komentar