Lebih jauh, Malik membedakan dua fungsi penting survei: pertama sebagai alat yang berdampak sosial pada implementasi pembangunan, kedua jika hanya berupa opini publik yang dimanfaatkan untuk manipulasi kebijakan atau tujuan elektoral. “Masyarakat butuh tindakan pembangunan yang menjawab; hendak dibawa ke mana Maluku Utara? Karena survei apa pun orientasinya, tidak menjawab esensi permasalahan di daerah,” ujarnya.
Dalam pandangannya, terdapat sejumlah masalah mendasar dalam kepemimpinan birokrasi Sherly Tjoanda. Pertama, ia menilai terjadi gejala immobilisme, ketidakmampuan menjalankan fungsi-fungsi secara efektif yang tercermin dari kelambatan proyek pembangunan dan penyerapan anggaran serta koordinasi yang belum efektif antara provinsi dan kabupaten/kota, termasuk keterlambatan penyaluran dana bagi hasil (DBH).
Kedua, Malik menuding adanya perilaku tokenistik. “Tabiat ‘tokenism’ yaitu kebiasaan Gubernur yang menyatakan mendukung suatu kebijakan tetapi sebenarnya tidak melakukan dan hanya berpura-pura,” kata Malik, menyinggung janji tegas terhadap oligarki tambang yang menurutnya belum diikuti langkah nyata. Ia juga menyinggung kasus kriminalisasi 11 warga Maba Sangaji Halmahera Timur sebagai contoh ketidaktegasan kebijakan.
Komentar