Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA Provinsi Maluku utara ikut menghimbau agar KPK sebagai surveyor dan rakyat sebagai responden tidak abai terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan Sherly Tjoanda sejak dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara.
“LIRA Malut sambut baik dan sangat mendukung agenda survey integritas oleh KPK di Maluku utara dalam rangka membangun pemerintah daerah Malut yang peofesional dan bebas KKN”ujar dia mendukung.
“Kepada KPK dan rakyat Maluku utara LIRA mengingatkan agar survey juga menyasar praktek penyelenggaraan Pemda Malut oleh Gubernur terkait kebijakan-kebijakan yang sarat konflik kepentingan”Warning dia tegas.
Menurut Said Alkatiri, Gubernur LIRA Malut, sejumlah kebijakan Gubernur Sherly tidak profesional dan berpotensi kuat konflik kepenting yang membuka ruang korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Kebijakan penggunaan hotel Bella milik Gubernur, kebijakan pergeseran anggaran, kebijakan swakelola proyek-proyek bernilai besar yang terbukti berjalan lambat seperti pembangunan rumah dinas Gubernur yang lagi disoal DPRD sangat lamban”ungkap dia.
KPK Gelar Survey Integritas, LIRA Warning Sejumlah Kebijakan Gubernur Sherly Yang Berpotensi Conflik Of Interes.








Komentar