“MoU adalah langkah awal yang penting, namun efektivitasnya bergantung pada mekanisme monitoring, alokasi anggaran jangka panjang, serta adaptasi materi pelatihan sesuai konteks lokal,” ujar seorang pengamat pemerintahan yang mengikuti penandatanganan. Ia menyoroti perlunya model pelatihan berjenjang (cascade training) dan pembentukan fasilitator lokal agar transfer pengetahuan dapat berkelanjutan.
Selain itu, aspek budaya birokrasi dan potensi resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan potensial. Penguatan akuntabilitas, penerapan sistem informasi pemerintahan, serta insentif untuk perubahan perilaku birokrasi disebut-sebut sebagai elemen penting dalam memastikan hasil pelatihan berdampak nyata.
Rekomendasi Praktis : Mengacu pada model best practice, sejumlah langkah operasional direkomendasikan untuk memperkuat hasil kerja sama ini, antara lain:
Pertana ; Menetapkan indikator kinerja terukur dan jadwal evaluasi berkala;
Ke dua ; Melakukan asesmen kebutuhan awal untuk menyusun modul pelatihan yang relevan;
Ke tiga ; Menyusun anggaran khusus di APBD untuk pelatihan dan pendampingan berkelanjutan;
Ke empat ; Mengimplementasikan sistem pelaporan dan pengaduan publik untuk memantau kualitas layanan;
Ke lima ; Mengintegrasikan teknologi informasi untuk mempercepat layanan dan transparansi.
Penutup
Komentar