Rizal juga menjelaskan, APBD Perubahan 2025 sebagian besar diarahkan untuk penyesuaian kebijakan pusat, termasuk penyesuaian gaji ASN, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta pembayaran kewajiban terhadap BPJS Kesehatan senilai Rp6 miliar. Sedangkan utang jaminan kesehatan daerah dalam skema Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp15 miliar akan dituntaskan melalui APBD Induk 2026.
“Kami masih menunggu hasil review dari Inspektorat untuk memastikan sisa utang secara akurat. Prinsipnya, kami ingin memastikan semua kewajiban daerah diselesaikan dengan cermat dan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
Kepemimpinan duet Wali Kota Tauhid dan Sekda Rizal dalam forum konsultasi ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang solid, strategis, dan responsif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun kebutuhan daerah. Keduanya tidak hanya hadir sebagai birokrat teknis, tetapi sebagai negarawan lokal yang berani mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab demi kelangsungan pembangunan Kota Ternate.
Komentar