Perubahan tidak selalu menyenangkan, terutama ketika menyentuh fondasi-fondasi lama yang sudah membentuk kenyamanan sistem. Budaya kerja birokrasi yang terbentuk selama bertahun-tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini terguncang oleh transisi kepemimpinan. Dalam sistem lama, relasi informal antara kepala dinas dan kepala daerah merupakan jalan utama dalam pengambilan keputusan. Arahan lisan, komunikasi personal, hingga praktik melapor sebelum bertindak menjadi standar yang tak tertulis, namun sangat menentukan gerak birokrasi.
Namun, ketika Sherly Djoenda Laos—gubernur perempuan pertama dalam sejarah Maluku Utara—mulai menjalankan mandatnya, pendekatan itu bergeser drastis. Laos membawa semangat profesionalisme birokrasi yang menekankan kerja berbasis regulasi. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar “melapor” kegiatan kepada gubernur secara informal. Kepala dinas dan jajaran aparatur dituntut bekerja mandiri, sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dengan tegas dalam perundang-undangan.
Komentar