Teori trickle-down effect, salah satu anak kandung kapitalisme pasar bebas, berasumsi bahwa bila kekayaan terkonsentrasi di atas, maka manfaatnya akan “menetes” ke bawah. Tapi di Indonesia, yang menetes bukan kesejahteraan, melainkan limbah tambang, polusi udara, konflik agraria, dan dislokasi sosial. Dalam konteks Maluku Utara, yang menikmati hasil nikel adalah konglomerat tambang dan investor luar, bukan warga lokal yang bahkan kerap terpinggirkan dari rantai ekonomi industri itu sendiri.
Presiden menyatakan kegelisahan itu bukan dalam ruang hampa. Pernyataan ini lahir setelah bertahun-tahun kita menyaksikan kebijakan pembangunan yang terobsesi pada pertumbuhan tinggi, tetapi abai terhadap pemerataan. Kebijakan yang memusatkan pembangunan di sekitar logika industri besar, sembari mengabaikan komunitas lokal dan sektor informal, telah memperlebar ketimpangan dan memperdalam ketidakadilan.
Dalam konteks itu, pernyataan Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, saat pelantikan PB PMII di Jakarta, menjadi gema politik dari tradisi intelektual dan gerakan akar rumput. Sebagai alumni PMII, Muhaimin tidak sekadar mengutip statistik, tapi meletakkan kritiknya dalam lanskap ideologis: bahwa pembangunan tidak bisa lagi berjalan dengan cara yang sama, bahwa sudah saatnya nilai-nilai kerakyatan dan inklusivitas kembali menjadi arus utama.
Komentar