Dari kegiatan diatas, total Pemprov telah membelanjakan anggaran daerah untuk Gubernur Sherly saja ditaksir mencapai kisaran 20 milyaran rupiah lebih.
”Baru 4 bulan berkuasa belanja untuk kebutuhan Gubernur terhitung sangat lancar dan tinggi Sementra belanja publik hanya untuk bayar hutang saja susah cair”cetus dia.
”Tensitas Kunjungan keluar Daerah Gubernyr Sherly juga tinggi, kuras anggaran juga tuh”tandasnya.
Direktur Transparansi Malut ini menilai sejumlah belanja untuk kebutuhan Gubernur diatas mestinya bisa ditekan jika Gubernur memiliki sanse of crisis ditengah rakyat yang masih terpapar danpak krisis ekonomi saat ini.
Kebijakan renovasi rumah dinas Gubernur berbandrol Rp.8 milyar dan renovasi ruang Gubernur Rp.4 milyar, perjalanan dinas ke sejumlah daerah seperti di Sumatra Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat baru-baru ini, kegiatan di Hotel Bella, sewa speed boad untuk transpirtasi Ternate-Sofifi pp, anggaran sewa kamar hotel Bella milik Gubernur Sherly untuk tempat tinggal Gubernur di Ternate masih bisa ditunda dulu atau kegiatan-kegiatan Gubernur dipusatkan di ibukota Sofifi.
“Jika Gubernur memiliki sanse of crisis maka pertimbangan nya demikian”imbuh dia.
Belakangan ini muncul isyu bahwa Pemprov telah men take over kendaraan pribadi Gubernur Sherly yakni mobil Lexus yang bernadrol Rp. 3 milyar lebih dan Mibil merek Humer yang berbandrol Rp.5 milyar.2 mobil ini masing-masing untuk mobil Lexus hitam akan difungsikan sebagai mobil dinas Gubernur Sherly di Ternate dan Mobil Humer sebagai kendaraan dinas Gubernur di Jakarta.Belum diketahui Pemprov membayar berapa duit ke Sherly namun sumber media ini memberi bocoran nilai nya mencapai Rp.6-7 milyar.
Kepala Biro umum dan perlengkapan Setdaprov Malut yang dikomfirmasi media ini tak menanggapainya.Pesan Komfirmasi yang dilayangkan melalui nomor whatsaapnya terverifikasi telah terbaca namun tak dijawab.
Jika benar maka kebijakan Pemprov men take over Lexus dan Humer milik Sherly untuk kendaraan dinas Gubernur Sherly itu patut diduga terjadi KKN.Kebijakan ini jelas melanggar mekanisme yakni kebijakan yang mubazir dimana sebelumnya Pemprov telah mengadakan 3 mobil sekaligus yakni mobil Fortuner, Alphard dan Camry untuk kendaraan dinas Gubernur Sherly.Selain itu jika benar maka kebijakan ini melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah yakni harus ditenderkan atau melalui sistem E-Katalog, bukan barang second atau barang bekas dan ada dugaan Mensrea untuk menguntungkan diri atau pribadi Gubernur.
“Jika benar ini kebijakan KKN”simpul Yusman Arifin.
Pergeseran Anggaran Yang Kontroversial
Gubernur Sherly Tjoanda juga disorot tajam soal kebijakan pergeseran anggaran.Pasalnya Sherly hanya menggunakan peraturan Gubernur atau Pergub sebagai instrumen kebijakan pergeseran anggaran bukan Perda.Padahal berdasarkan melanisme, pergeseran yang berdanpak pada perubahan struktur belanja harus membutuhkan Perda bukan Pergub.
DPRD dan berbagai kalangan baik politisi, akademisi dan LSM menyorot kritis langkah Pemprov dan Gubernur Sherly Tjoanda sebagai bentuk pelanggaran.Pergub pergeseran anggaran melanggar Perda yang kedudukan hierarkinya lebih tinggi.
Fraksi Partai Golkar di DPRD Malut sampai mendorong pengajuan hak interplasi guna menanykan duduk perkara bagaimana Gubernur Sherly sampai merubah APBD secara sepihak.Padahal seduai mekanisme, perubahan APBD harus melalui pembahasan dan persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Dr.Azis Hasim, pakar ekonomi dan anggaran dari Unkhair Ternate menuding Pergub pergeseran anggaran sebagai pelanggaran serius terhadap peraturan Daerah.Ekonom Unkhair itu menyorot tajam untuk apa ada nota kesepahaman anggaran antara DPRD dengan Gubernur yang bisa dimaknai bahwa perubahan terhadap anggaran harus dirembugkan bersama Pemprov dengan DPRD.
Basri Salamah menuding Gubernur Sherly tak paham ruh dari kebijakan efesiensi yang menurutnya penghematan pada belanja rutin untuk menggemukkan belanja publik yang berdanpak luas bukan pergeseran seperti yang dilakukan Pemprov Malut.
Kalau dihemat semua, tdk jalan itu pemerintahan