IMS, Momentum Demokrasi dan Reinventing Goverman di Bumi Fagogoru

Pemilihan Kepala Daerah Halmahera tengah tahun 2024 baru saja usai.Seiring, pemerintahan baru Halmahera tengah periode 2025-20239 lahir.

Amazing ! Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Jumadil terpilih sebagai Bupati Halteng periode 2025-2030.IMS, sapaan akronim populer Bupati terpilih Halteng ini bukan putra daerah Fagogoru numun terpilih secara langsung dengan raihan suara meyakinkan di kabupaten yang masih kental dengan budaya dan adat istiadat itu.

Demikian berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengujuhkan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024.

Dalam penetapan tersebut, jumlah akhir hasil perolehan suara yang dibacakan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Rahmantekka, paslon Mutiara dan Salim Kamaluddin, nomor urut 1 memperoleh 7.521 suara.

Untuk paslon Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani, nomor urut 2 memperoleh 12.148 suara, serta paslon Ikram Malan Sangaji dan Ahlan Djumadil, memperoleh 27.514 suara.

Jika tak ada aral melintang, Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Jumadil akan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025, minggu depan di Jakarta.

Momentum Demokrasi Substansial.

Terpilihnya Ikram Malan Sangadji atau IMS menandai momentum baru kehidupan sosial-politik di kabupaten julukan bumi Fagogoru itu.Nuansa perubahan politik yang sangat kuat dari politik primordial ke politik demokratis.Rakyat Halmahera Tengah yang secara sosial dan budaya masih kental dengan adat istiadat itu telah bertransformasi demokratis dan egaliter dalam membangun kekuasaan pemerintahan.

Bagi kaum Demokrat izin dan utamanya rakyat halteng yang hidup ditengah pluralitas sosial, ini menggembirakan.Sebagaimana makna terminologisnya, Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.