Para ahli telah banyak memberi batasan makna tentang Komonikasi politik , diantaranya Doris Graber dalam Cangara(2016) mengingatkan bahwa komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup simbo-simbol, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik, misalnya boikot, protesdan unjuk rasa. Dengan demikian pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoporan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak yang menjadi target politik
Dalam proses komunikasi politik melibatkan beberapa komponen yakni :(1) Sumber atau komunikator, misalnya Presiden, menteri, anggota dewan, tokoh partai politik, akademisi, lembaga pemerintah, pengamat dan masyarakat umum, ialah pihak yang memiliki ide atau pesan politik, Oleh karena itu, kredibilitas dan citra komunikator amat menentukan bagaimana pesan tersebut ditrima (2) Penyusunan pesan, tahap dimana gagasan atau kebijakan politik diterjemahkan kedalam lambang, simbol, kata-kata, pidato atau narasi visual. Pesan dalam konteks ini umumnya berisi visi, misi, program kerja, kritik atau dukungan terhadap suatu kebijakan. (3) Saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik (4) Penerimaan dan penerjemahan pesan– pesan politik. Pada titik ini terdapat proses saat komunikan atau penerima pesan(masyarakat, konstituen, kelompok sasaran) menerima dan menerjemahkan simbol –simbol pesan politik yang di dikirimkan komonikator, Perlu di catat bahwa pemahaman audiens dipengaruhi latar belakang social , pengetahuan dan leterasi politik khalayak ramai (5) Umpan balik (feedback), pada tahap ini terdapat respon atau reaksi penerima pesan dalam bentuk dukungan suara dalam pemilu, demonstrasi, kritik kebijakan, komentar di media social atau perubahan opini publik
Jika membaca gaya komunikasi politik Syukur Mandar yang dinilai tajam ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam perpektif komunikasi politik, maka secara teori termasuk dalam kategori teori kritis(critical theory) dan model gaya komunikasi egaliter (the equalitarian style) adalah cara berinteraksi yang didasarkan pada prinsip keterbukaan, kesetaraan dan penghargaan timbal balik antar pribadi tanpa memandang status atau posisi. SedangkanTeori kritis melakukan pendekatan filosofis dan social yang bertujuan untuk menganalisis, mempertanyakan dan mengubah struktur kekuasaan serta ketidakadilan dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Syukur Mandar, tentang hakekat bernegara, kabinet gemuk yang inefesiensi, ketidak berfungsinya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik , pemilu diberi judul jurdil (jujur dan adil) tapi faktanya manipulative serta ketidak adilan ekonomi. Penggagas terori kritis adalah Max Horheimer, melalui esainya yang terkenal pada tahun 1937 yang berjudul“ Traditional and Critical Theory” teori ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari perbudakan dan menciptakan masyarakat yang adil.
Bila dilakukan analisa komunikasi politik Syukur Mandar melalui lensa teori kritis menawarkan dinamika yang sangat menarik, terutama dengan adanya polarisasi tajam antar fungsi keitik ideal berhadapan dengan realitas pragmatis politik di lapangan. Dalam konteksi ini dapat dianalisis dengan tiga dimensi berdasarkan perspektif Mazhab Frankfurt: (1) Dekonstruksi wacana Dominan (kritik terhadap penguasa) teori ini menekankan pentingnya membongkar kepalsuan ideologi yang mapan agar masyarakat mencapai kesadaran kritis. Dalam hal ini gaya komunikasi Syukur Mandar kerap kali mencerminkan peran ini. Skeptisisme terhadap sistim. Ia sering kali menyuarakan komunikasi yang tidak memihak pada narasi optimisme pemerintah. Melalui kritiknya terhadap cabinet, utang negara hingga proses rekrutmen pejabat public, proyek makan bergizi gratis yang sarat korupsi, ia mencoba mendekonstruksi wacana dominan yang diproduksi oleh lingkaran kekuasaan. Pemikiran Syukur Mandar yang berbasis akademisi, menggunakan konstitusi sebagai dalil gugatan atau tak jarang menggunakan instrument normative negara, sepertipasal 33 dan 34 UUD 194 sebagai senjata komunikasi untuk menguji apakah penguasa benar benar berpihak kepada rakyat atau sekedar menjalankan agenda kapatilistik kelompok oligarki(2) Paradoks “Praksis” dan Kooptasi kekuaasaan. Salah satu konse inti teori kritik adalah (kesatauan antara teori kritis dan tindakan nyata demi pembebasan social)
Lensa kritik Hebermas, jika komunikasi politik yang awalnya dibangun untuk menyuarakan ruang public (public sphere) yang independen justru digunakan sebagai alatnegosiasi privat demi kepentingan kekuasaan kelompok ataupribadi, maka komunikasi tersebut telah mengalami distorsisosiopolitik. Fungsi oposisi yang murni dikhawatirkan terkooptasi oleh struktur kekuasaan yang seharusnya ia kritik, (3) Komunikasi Publik sebagai ruang kontestasi kesadaran–teori kritis memandang media dan panggung public sebagaitempat terjadinya perang kesadaran. Dalam konteksi ini SyukurMandar dinilai memiliki integritas yang kuat atau dengan kata lain ia mempunyai idealisme yang tinggi– tak mudah tergodaoleh iming-iming politik.
Dalam video maupun wawancara Syukur Mandar pernahmengonfirmasi fenomena diimana kelompok kelomok kritiskerap dimanfaatkan oleh actor politik tertentu untukmenjatuhkan presiden atau meraih kekuasaan. Melalui teorikritis pernyataan ini menunjukan kesadaran atas adanyamanipulasi komunikasi politik ( distortion of communication), dimana suara kritis murni dari masyarakat beresiko dipolitisasidan direduksi menjadi komuditas politik pragmatis oleh elite lain demi pergantian kekuasaan belaka, bukan demi keadilansosial
Teori gaya komunikasi adalah seperangkat perilaku verbal dan nonverbal yang digunakan seseorang untuk mengirim dan menerima pesan dalam situasi tertentu, gaya komunikasimenentukan bagaimana makna disampaikan dan dipahamidalam interaksi antar manusia. Gaya komunikasi politikmerupakan cara dan strategi bagaimana para actor politikmengekspresikan , mengemas dan menyampaiakan pesan-pesanpolitik untuk mempengaruhi public, Dalam ilmu komunikasipolitik gaya tidak hanya pemilihan kata, tetapi juga perilakunonverbal, citra diri dan pendekatan sosiologis.
Berikut ini dijelaskan beberapa teori dan klasifikasiutama gaya komunikasi politik menurut teori Robert Norton. Teori ini mengidentifikasi bagaimana seorang komunikatorpolitik membentuk citra dirinya melalui cara berbicara. (1) Gaya dominan (dominant style) gaya ini berifat tegas, kuat dan cenderung mengendalikan interaksi (2) Gaya dramatis (dramatic style) menggunakan metafora , cerita,(storytelling) dan bahasatubuh yang ekspresif untuk menyentuh emosi audiens.(3) Gaya terbuka (open style), menunjukan transparansi, kejujuran dan kesediaan untuk mendengarkan kritik atau masukan (4) Gaya ramah ( Frendly style) membangun kedekatan personal dan keakraban dengan konstituen demi menciptakan rasa salingpercaya.***
Komentar