Pada akhirnya, pertanyaan hukumnya bukan sekadar “siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban”, melainkan apakah benar telah terjadi kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, siapa saja yang memegang kewajiban keselamatan, dan sejauh mana negara telah menjalankan tanggung jawab perlindungannya terhadap aktivitas publik di kawasan rawan bencana.*
Komentar