“Sejak pemerintahan Jokowi selama 10 tahun anggaran negara cenderung tidak produktif, baik dari aspek belanja modal dengan membangun infrastruktur yang ugal-ugalan yang mengakibatkan asset tidak di manfaatkan dan mangkrak terjadi diberbagai sektor ekonomi, sementara problem pada daya beli dan kelas menengah yang ambruk dan kehilangan sumber pendapatan tidak menjadi fokus bagi pemerintahan Jokowi”ujar dia membandingkan.
Menurutnya, Prabowo menyadari skema fiskal masa lalu lebih menekankan pada pencitraan fiskal dan mengabaikan Fungsi alokasi fiskal yang memberi multi player efek bagi peningkatan kualitas manusia Indonesia adalah sumber kegagalan pemerintahan Jokowi, yang perlu di transformasi menyeluruh oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memilih jalan lain dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Dia memandang, arah kebijakan Prabowo yang mulai menunjukan titik terang tumbuhnya nasionalisme ekonomi ala Prabowo mulai terlihat dengan menerbitkan inpres no 1 tahun 2025 dalam Isyu utama efisiensi untuk mengarahkan kebijakan fiskal pada tujuan yang benar terukur dan produktif, bukan pada pelayanan kepada pejabat negara politisi dan pihak lain yang bertengger di arus kekuasaan.
Komentar