“Sessi rencana action plan mulai disiapkan satu persatu badan hukum usaha para cukong mulai tersusun rapi terkumpul di meja stafsus begitu disebut, mulai ramai perbincangan para stafsus di akhir tahun 2024, berbagi jatah kerjaan yang dikerjain para stafsus makin ramai, hitungan pagu dari APBN 2025 yang sudah diketok mulai berselewegan kemana mana, nyaris Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker mulai bergerak dari hotel ke hotel, perbincangan makin hangat dari DIPA yang menggelegar barisan menteri baru belajar istilah keuangan negara dalam daftar perbendaharaan (UU 1/2024), yang ditutup penuh makna oleh Presiden Pilihan Rakyat (PPR) menandai berakhirnya tahun anggaran 2024 dan memulai tahun anggaran 2025, makin terlihat jelas sisa lebih anggaran 2024 (SILPA) yang akan menjadi saldo awal tahun 2025”
“Sessi Awal Tahun terdengar jelas barisan aparatur sipil negara (ASN) yang mengambil sessi kuasa birokrat setelah berakhir sessi politis, makin ramai proses pengisian jabatan yang membuat stafsus harus terus mengawal orang kepercayaan pemegang mandat dari pergerakan DIPA 2025, dengan otoritas penuh, membutuhkan pejabat yang harus tunduk pada garis kuasa sang menteri yang politisi itu”
“Keramaian itu terdengar jelas di persimpangan hotel, Caffe elit, ruang pertemuan keluarga, jalur ketua partai bagian ormas keagamaan pun iku nimbrung menitip pejabat atas nama kader ormas dengan segala dalilnya”
Masih terus berlanjut ke daerah, satker-satker di daerah pun makin ramai, utamanya satker pengelola infrastruktur, makin kencang negosiasi dan aliran uang terima kasih bisa jadi mengalir di setiap pembicaraan eksekutor DIPA sekaligus pemegang mandat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) eksekutor lapangan membutuhkan pembagi yang jelas tanpa penambah apalagi pengali begitulah guyonan para eksekutor lapangan”
Namun semua langkah “koruptif” ini menenui nasib “The End” dengan kebijakan efesiensi fiskal Presiden Prabowo.
“Efisien pilihan jalan cerdas dari Presiden Cerdas memahami fenomena lapangan dalam sekejap menemukan banyak problem tata kelola keuangan negara, inilah jalan baru fiskal Nusantara”pungkasnya(***)
Komentar