oleh

KPK Diprediksi Bakal Borong Habis Pejabat di Pemprov Malut

-HEADLINE, HUKUM-208 Dilihat

”Kalau yang kita dengar untuk maju calon Gubernur sampai menang calon Kapala daerah  harus  siap duit ratusan milyar lalu dengan gaji Gubernur yang secuil itu bagaimana dia tidak korupsi untuk balik modal apalagi modal ngutang”tukas dia.

Danpak suburnya korupsi juga soal sistem pemerintahan dari mulai tata kelola sampai penganggaran termasuk dalam hubungan pemerintah dengan legislativ.

Baca Juga  Nama Rizal Marsaoly Meroket di Survey Siapa Lebih Layak Walikota Ternate 2030

”Sistem menghendaki legislativ juga berfungsi seperti Eksekutiv dalam mengatur program dan proyek bagaimana tidak terjadi Hengki pengki  alias kong kalikong yang melahirkan korupsi dan gratifikasi”

Selain itu Yusman juga mengkritik sikap masyarakat juga seolah permisif dengan praktek korupsi sehingga menyebabkan iklim korupsi bertumbuh subur.

”kadang masyarakat juga berinisiatif membangun praktek korupsi, jadi tim sukses bukanya untuk membangun pemerintahan yang bersih tapi malah aksi ambil untung secara koruptif seperti mendorong formasi jabatan secara koruptif, ada urusan maunya bayar pelicin agar cepat, melawan koruptor dianggap dzolim sementara rakyat juga memperlakukan. Koruptor bak tokoh pejuang  yang baru balik dari Medan perjuangan sehingga ditempatkan di baris depan di masyarakat”ujar dia.

Baca Juga  Berkaca Kasus Halut, Ekonom Mukhtar Adam Warning “Mining Trap” Mengancam Sejumlah Daerah di Malut

Hal inilah menurut Yusman ikut memicu praktek korupsi sebagai kejahatan luar biasa itu terjadi sebagai hal lumrah yang semakin merajalela ditengah upaya KPK memberantas korupsi.

Yusman menyarankan KPK memperkuat fungsi pencegahan membangun budaya anti korupsi di Masyarajat ketimbang hanya tampil caritativ seperti dokter yang mengobati pasien tanpa membangun kesadaran anti korupsi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *