“Berbagai permasalahan ini seringkali berakhir pada sengketa Pemilu atau Pilkada di Mahkamah Konstitusi bahkan konflik terbuka antara pendukung calon maupun caleg” ungkap Kapolda..
Melihat sejarah pelaksanaan Pemilu dan potensi konflik di wilayah Malut, Kapolda menyatakan bahwa diperlukan ide dan gagasan yang melibatkan seluruh stakeholder untuk menangani kerawanan dan potensi konflik Pemilu.
Oleh karena itu, Projek Leader mencetuskan proyek perubahan dengan nama “Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu Kolaborasi Bersama Pemerintah Daerah Maluku Utara,” yang dikenal dengan akronim Krsna Kieraha.
“Proyek ini melibatkan seluruh stakeholder terkait dan komponen masyarakat dengan tujuan agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kapolda berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif bagi demokrasi di wilayah Malut”pungkasnya.
Komentar