DEMA IAIN mengajukan 16 tuntutan diantaranya menuntut PT.First Pacifik Mining harus menghentikan segala bentuk aktifitasnya di Desa Sagea, Pemda Kabupaten Hal-Teng dan Malut segera mengevaluasi PT.First Pacific Mining, Cabut IUP di Malut, Stop kriminalisasi dan intimidasi masyarakat Sagea, berikan akses air bersih di kampung Sagea, usut tuntas pelanggaran HAM di Halmahera Timur, stop perampasan lahan petani, usut tuntas kasus pembunuhan di Halteng dan Haltim, naikan harga komoditi lokal, wujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tangkap dan adili mafia tambang, tarik TNI dan Polri dari wilayah pertambangan di Maluku utara, wujudkan reformasi agraria sejati, boikot pemilu 2024 dan tolak reklamasi pantai di Maluku utara.
DEMA IAIN menilai, pemerintah pongah atas penderitaan yang dialami rakyat tanpa kebijakan perbaikan yang berarti.
”pemerintah bukan nya mengambil langkah kebijakan solutif yang berpihak pada kepentingan rakyat tetapi justru di jawab dengan Undang-undang Minerba, UU ITE, Kenaikan harga Sembako, BBM”tukas nya.
Terkait tuntutan kenaikan harga komoditas, Presiden DEMA IAIN Rahmat Rajak meminta pemerintah nasional dan Daerah segera mencari formulasi baru untuk harga komoditas lokal yang lebih baik.
Komentar