HEADLINE

WACANA KEPALA DAERAH DITUNJUK PRESIDEN OLEH KPK

Dr.Abdul Aziz Hakim, SH.MH : Itu paradigma abal-abal dan justru pernyataan yang menyakitkan hati rakyat.

PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||Wacana pemilihan kepala daerah agar ditunjuk langsung oleh presiden dari Wakil Ketua KPK dinilai ngaur dan mendistorsi sistem kedaulatan rakyat.
“Itu paradigma abal-abal dan justru pernyataan yang menyakitkan hati rakyat”. papar Dr.Abdul Aziz Hakim, SH.MH.

Pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini justru menilai, KPK tidak layak dan tidak pantas mencampuri urusan-urusan politik pemilihan dan agar fokus ke pemberantasan korupsi saja.
“Tidak usah berkomentar soal sistem pemilu di negeri ini kalau bukan tupoksi nya apalagi tidak memahami hakekat berdomokrasi sebagaimana amanat konstitusi”tegas nya.

.Dr. Abdul Aziz Hakim yang juga ketua APHTN/HAN Malut ini justru menilai sistem pemilihan kepala daerah paling pas hanya pada dua sistem atau metode yakni pemilihan melalui lembaga perwakilan dan melalui pemilihan langsung. Jika usulannya diserahkan ke presiden ini justru justru membunuh sistem demokrasi kita.

Aziz memberikan solusi jika alasannya kemudian biaya, idealnya sistem pemilihan dikembalikan saja ke mekanisme perwakilan atau dipilih DPRD. Karena konsep perwakilan kita sesuai dengan amanat konstitusi dan pancasila.

”Bagi saya justru ketika negara ini memilih sistem pemilihan langsung maka peran DPR sebagai lembaga kerakyatan telah terdistorsi walau alasan ini masih menjadi perdebatan dikalangan pakar hukum tata negara”jelas dia.

”Jika kita mempertahan ideologi bangsa ini maka maka harusnya sistem Pilkada dikembalikan mekanisme DPRD sebagai manifestasi dri sila ke 4 Pancasila ini yang ideal.”tandasnya.

Patut menjadi sorotan oleh negara terhadap pemilihan langsung adalah selain biaya politiknya besar juga dampak konflik Sosio politik yang besar. Pilkada langsung. Pilkada langsung sangat resistensi terhadap konflik sosial, karena akan mencederai asas kekeluargaan. Ini yang harus menjadi catatan penting untuk dijadikan diskursus kebangsaan bukan kemudian mengusulkan agar ditunjuk oleh presiden.(***)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *