HEADLINE

PERDEBATAN ALOT MEWARNAI RAPAT PEMBAHASAN KLAIM KEKURANGAN BAYAR DBH MALUT DI JAKARTA.

DR.Mukhtar Adam Meneggarai ada Kejanggalan Dalam Skema Perhitungan Pembayaran DBH Malut.

 

PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Rapat pembahasan PNBP sektor tambang atas klaim kekurangan pembayaran DBH Maluku utara sedang berlangsung alot di Gedung Radius Prawiro Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Mengawali pemaparan nya Dr.Mukhtar Adam selaku ketua tim kajian dari lembaga penelitian Pembangunan Daerah Kampong Malanesia Malut menyampaikan dua hal sebagai data uji dalam rapat pembahasan bersama ini yakni terkait data eksport dan skema pembagian DBH.

Mukhtar dalam pemaparannya ikut mempersoalkan beberapa issu aktual terkait penanganan lingkungan hidup di kawasan tambang, eksport PT NHM yang tidak masuk perhitungan eksport Maluku utara dan data PNBP dari Kementerian ESDM serta issu kemiskinan di kawasan tambang.

Ekonom Unkhair itu menegaskan eksport PT.NHM harus dihitung sebagai eksport dari Malut sehingga sebagai daerah penghasil Malut juga ikut menikmati PNBP dari PT.NHM.

Mukhtar juga menekankan pentingnya data PNBP untuk Malut dari Kementerian ESDM bisa diperoleh Maluku utara sehingga memudahkan dan memaksimalkan pengawasan.

”Yang dikasih ke kita hanya jumlah pembayaran DBH nya.Bagaimana kita bisa tahu angka rill sesuai PNBP untuk melakukan pengawasan”imbuhnya.

Pakar ekonomi dari Lembaga penelintian Pembangunan Daerah Kampong Malanesia ini mengklaim telah terjadi kekuarangan bayar DBH Malut sebesar 4 Triliun per tahun dari seharusnya 7 triliun yang dibayarkan untuk DBH tahun 2022 namun hanya dibayarkan sebesar 3 triliun.

Klaim ini Jika diakumulasikan sejak tahun 2020-2022 seperti yang diklaim Pemprov Maut maka kekuarangan bayar DBH Mauku utara mencapai puluhan triliun rupiah.

Terjadi perdebatan alot antara Dr.Mukhtar Adam dari Lembaga Kajian Pembangunan dengan pihak perwakilan Kemenkeu dalam  issu DBH ini.

Mukhtar menenggarai ada kekeliruan dalam skema pembayaran dan akibatnya merugikan Maluku utara.

Berdasarkan keterangan nya, Kemenkeu menjabarkan skema pembayaran yang dirasakan janggal dimana ternyata pembayaran DBH malut pertahun hanya dibayarkan 90% dari totol DBH untuk Malut plus Rp.140 M diparkir yang katanya untuk menjaga harga komoditi.

“DBH di bayarkan hanya 90% dengan menguji Lingkungan, setelah itu di tahan lagi 140 M, utk menjaga harga komoditi”ungkapnya.
Menurut Mukhtar, ini perhitungan yang irasional.

“ini alasan yang tidak rasional, Kemenkeu mau membuat idel di BUN tapi maksa realisasi BUD”

Dalam pokok bahasan yang lain, Rapat nampak masih berjalan cukup alot oleh adu argumentasi dan data para pihak.

Dikutip dari vidio yang diperoleh media ini, ekonom kritis itu menjabarkan  pandangan soal bagaimana pembagian yang adil bagi masyarakat Maluku utara agar pertambangan yang masif di Maluku utara mampu memberikan danpak kesejahteraan bagi masyarakat.

Mukhtar nampak pada vidio membeberkan kemiskinan yang mendera warga lingkar tambang di daerah-daerah beroperasinya pertambangan seperti Hal-Tim, Hal-Teng dan Hal-Sel.

Akademi Unkhair ini nampak lirih menyampaikan fakta betapa kemiskinan justru ditanggung warga lingkar tambang seiring beroperasi secara masif nya pertambangan di ketiga daerah tersebut.

Persoalan pembagian DBH dan bagaimana pengelolaan DBH bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat ditekankan sapaan akrab Om Pala
Malanesia ini dihadapan dua pejabat Kemenkeu.

Founder Kampong Malanesia dan SIDEGon ini bahkan memberikan garansi bahwa Pemda telah sepakat memaksimalkan penggunaan DBH nanti untuk pengentasan kemiskinan terlebih fokus pada  program kesehatan gratis dan pendidikan.

Pejabat Kemenkeu nampak menyambut gembira paparan Mukhtar Adam ini.

”O iya jadi sepakat dengan Pemda begitu”tanggap pejabat Kemenkeu ketika mendengar paparan Mukhtar Adam soal kesepakatan dengan Pemda terkait skema penggunaan DBH nanti untuk program-program penggentaran kemiskinan di lingkar tambang.

Rapat yang diinisiasi Direktur Transfer Umum, Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI itu menghadirkan Pemprov Malut yang diwakili Kepala BPKAD Ahmad Purbaya ikut mendampingi dari Lembaga Penelitian Pembangunan Daerah Kampoeng Melanesia Malut.  yang terdiri dari
1. Dr. Mukhtar Adam Ketua
2. Fajri Sidiq, SE.Msc. Sekretaris Tim
Anggota
3. Dr. Rahmat Sabuhari
4. Asruddin Hormati, SE.M.Si. Ak.
5. Nurdin, SE. M.Si, Ak
Yang didampinggi
1. Kaban Keuangan Provinsi
2. Kadis ESDM Provinsi
3. Sekda Taliabu
4. Sekda Halbar
5. Kaban BPKAD Tikep
6. Kaban BPKAD Halsel

Dari Kementerian Keuangan Hadir Direktur transfer umum, kepala seksi DBH, direktur PNBP, direktur minerba, bea cukai, kemendag, dan kementerian perindustrian.

Sampai berita ini naik tayang belum ada keterangan resmi tentang hasil rapat.(***)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *