OPINI

SALUTE BUAT KAHMI !SEMANGAT PERUBAHAN ITU TAK TERBENDUNG LAGI.

By.USMAN SERGI/Jurnalis.

Code itu cukup terang dan tegas.Sikap KAHMI notabene organisasi kader pemimpin bangsa terbesar di Indonesia menyiratkan pesan tegas bahwa perubahan sedang di cita- citakan segenap rakyat dan komponen strategis bangsa ini.

Bemula dari insiden Presiden batal hadiri dan membuka munas KAHMI “karena ada Anies”kemudian menyeruak berbagai spekulasi ditengah tensi tinggi Pilpres.

Apa motif nya kita semua belum tahu tetapi jika kita menarik benang merahnya mengarah cukup tegas pada soal Anies top pemimpin perubahan.

Seiring nama Anies yang lagi moncer di percaturan Pilpres sebagai capres perubahan,  sikap pro status quo Presiden Jokowi itu rupanya menghidupkan kembali sejarah rivalitas abadi kelompok perubahan versus pro status quo.

Sikap yang seyogyanya patut dihindari Presiden di negara demokrasi guna menjamin demokrasi kian kondusif.Sikap yang pantang bagi Presiden yang bakal mengahiri kepemimpinanya jika ingin mengahiri nya dengan legacy transisi kepemimpinan nasional yang baik.

Istimewa ! Sikap KAHMI tegas, menolak opsi Istana dan memilih Anies.KAHMI patut kita apresiasi karena kian menyalakan api suluh perubahan bangsa yang dicita-citakan rakyat Indonesia saat ini sekaligus menguatkan spirit demokrasi.

Duss ! Namun Jika benar, sikap seorang Presiden wajib menjadi atensi kritis bagi seluruh komponen bangsa.

WARNING ! Ada potensi was-was karena kuasa Presiden dalam sistem presidensil yang besar.Recources kek  alat negara bahkan potensial pilar-pilar demokrasi ada dalam kuasanya.Apalagi ditengah itu ada issu perpanjangan masa jabatan Presiden.

Ada masa depan demokrasi yang harus dijaga dari noda sentimentil interes politik.Sebab sikap dan tindakan Presiden sekecil apapun dan atau bersifat kasuistik sekalipun tetap mengandung makna global.Dalam skop terkecil, sikap  nya di munas KAHMI potensial menjadi pembenaran atas agenda-agenda lainya bahwa semua butuh restu Presiden.Presden buruk bagi  negara demokrasi.

Kita harus menjamin bahwa Ada tanggun jawab konstitusional seorang Presiden untuk menjamin tegaknya demokrasi tanpa intimidasi baik langsung maupun tak langsung tanpa terkecuali.

Mengurai apa sih problemnya ?

Ayu Nitirijo dalam opini nya bertajuk Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa? mencoba mengurai “konflik” kepentingan ini dengan gamblang dan lugas.

Begini peristiwanya: protokol presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh forkompimda, termasuk BINDA.

Dalam rapat tersebut, protokol presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus maka tidak perlu hadir upacara pembukaan yang dihadiri presiden.

Panitia galau. Pilihannya, menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies agar presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan tapi konsekuensinya Presiden jadi tidak hadir membuka Munas.

Pilihan yang sama-sama berat buat panitia: Anies adalah bagian langsung dari KAHMI, hampir semua peserta Munas menginginkan bertemu langsung dengan Anies, melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Atau membuatkan Anies hadir, dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh Kepala Negara.

Protokol Presiden sikapnya tegas: jika ingin Presiden hadir maka Anies tidak boleh ada di ruangan.

Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan.

Konsekuensinya, Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir, digantikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Itulah kejadikan yang senyatanya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan, kalau ada Anies di dalam ruangan, Presiden pasti kalah pamor dengan Anies.

Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies.

Tetap disayangkan Presiden tidak hadir. Tapi yang lebih disayangkan, mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa ?

Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi.

Dari kisah Ayu, Tersirat tapi tegas, Jokowi batal hadir karena ada Anies Baswedan di sana.

Jika demikian basis Sikap Presiden maka kami patut bertanya dengan rasa was-was, ada apa dengan Presiden ?

So ! Presiden menolak hadir di munas KAHMI karena ada Anies potensial diasumsikan menyimpan persoalan dengan Anies dan menenun problem bangsa ke depan.

Dalam konteks dengan Anies, lalu bagaimana Presiden Jokowi yang bakal mengahiri kepemimpinan bisa  mengawal transisi kekuasaan ?.Potensi kemandegkan transisi kekuasaan bakal berulang kembali sebagai presden buruk bagi perkembangan kepemimpinan bangsa.

Dalam konteks ideal, sikap Presiden potensial memberikan signal bahwa seluruh ruang demokrasi harus mendapat restu Istana.Ini tidak bisa karena Presiden potensial menjalankan praktek negara kekuasaan machtaat bukan reachataat.

Duss ! Ini bukan konflik biasa, harus mendapat atensi semua pihak.

KAHMI bukan organisasi ece-ece tetapi organisasi besar yang punya sejarah panjang dalam membangun bangsa ini.Kader nya mengisi seluruh ruang kekuasaan negara.Apa yang dibangun ? Kaderisasi pemimpin dan kepemimpinan bangsa.

Bangaimana memproduksi kader pemimpin bangsa yang mampu menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional, itulah maeanstream eksistensi KAHMI/HMI termasuk organisasi kader bangsa lainya.

Duss ! Ini bukan soal remeh temeh tetapi problem serius bangsa.Apa punya hubungan kuat dengan kepentingan issu perpanjangan jabatan ? Saya tidak tahu.

Sikap Presiden tentu bukan ujuk-ujuk jadi tetapi menolak hadiri munas KAHMI karena ada Anies potensial bak gunung es.Publik bakal bertanya, apa lagi yang akan dilakukan terhadap Anies apalagi terhadap rakyat ini jika sekelas capres juga digituin ?Wajar !

Ini signal berbahaya bagi kelangsungan bangsa terutama demokrasi.Kita ingin memastikan bahwa demokrasi harus tegak disemua ruang bernegara tanpa dipengaruhi sentimen kepentingan kekuasaan setiap pemimpin

Oleh karena itu, Salute buat  KAHMI yang konsisten dengan tekad “Anies harga mati”.Nyala api suluh perubahan itu kian terang.

Sekali lagi salute buat KAHMI yang memberikan guide kepada seluruh anak bangsa bahwa alam demokrasi memberikan jaminan ruang demokrasi harus tetap bertumbuh.

Indonesia negara hukum (reachstaat) yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapa, bukan negara kekuasaan (machtaat) dimana Presiden layaknya Raja yang titahnya menjadi hukum yang wajib dipatuhi.

Salute untuk Panitia Munas KAHMI yang berani menyalakan api suluh perubahan ini kian menyala menerangi watak demokratis anak bangsa !

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *