PEMERINTAH DINILAI BAKAL TAK MAMPU MEMBENDUNG DANPAK PENINGKATAN KEMISKINAN DARI KENAIKAN BBM.
DR.Mukhtar Adam pertanyakan Apa Antisipasi Pemerintah Daerah.
PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Pemerintahan Jokowi akhirnya menaikan harga BBM mulai Sabtu tanggal 3 September 2022 kemarin.
Harga BBM bersubsidi jenis Pertalite naik menjadi Rp.10.000 dari harga sebelumnya Rp.7.600 atau naik sebesar Rp.2.400.
Sementara harga BBM non subsidi jenis bio solar naik menjadi Rp.6.899 dari sebelumnya Rp.5.150 dan jenis pertamax menjadi Rp.14.500 dari sebelumnya Rp.12.509 atau naik sebesar Rp.2000.
Kenaikan ini oleh pakar sudah pasti memicu inflasi dari danpak kenaikan harga-harga barang terutama jenis konsumsi kebutuhan pokok.
pemerintah pun dinilai bakal sulit mengendalikan danpak peningkatan kemiskinan.
Presiden PKS Achmad Syaikhu dalam pernyataan terbuka melalui vidio yang diunggah Media ini menyatakan dengan tegas menolak keputusan Presiden Jokowi menaikan harga BBM karena bakal berdanpak peningkatan kemiskinan.
Syaikhu menyatakan danpak kenaikan BBM bakal sulit diatasi pemerintah dalam membendung peningkatan angka kemiskinan.
Laju inflasi yang tak terelakkan ditengah kesulitan ekonomi merupakan alasan presiden PKS ini.
Demikian juga pakar ekonomi Dr.Mukhtar Adam memastikan danpak inflasi dan peningkatan kemiskinan bakal menimpa warga negara.
Mukhtar mempertanyakan apa solusi pemerintah pusat dan daerah atas danpak kenaikan BBM ini.
“Kenaikan BBM kemarin yang ditetapkan pemerintah akan memicu inflasi dalam beberapa bulan kedepan dimuali dari sekarang, apa saja antisipasi pemerintah Provinsi dan Kab Kota di Malut”tanya dia.
Pendiri lembaga nirlaba Kampoeng Malanesia dan SIDEGon ini memprediksikan kenaikan kemiskinan, penurunan daya beli, tekanan bagi UMKM bakal semakin menekan gerak ekonomi rakyat.
Kebijakan APBD bakal mengalami revisi seiring yang menyentuh harga standar dan standar belanja APBD.
“Bayang- bayang kenaikan kemiskinan, penurunan daya beli, tekanan bagi UMKM akan makin menekan gerak ekonomi masyarakat, kebijakan APBD akan mengalami revisi seiring dengan kenaikan harga-harga barang yg menyentuh pada Standar Harga dan Standar Belanja dalam APBD.
Mukhtar memastikan jika pemerintah daerah tidak memiliki skema kebijakan antisipatif yang baik maka keterpurukan ekonomi tak dapat dielakkan.
“Jika Pemerintah Daerah tidak memiliki skema penanganan yang baik, keterpurukan ekonomi, akan terjadi, walau Maluku Utara masih saja tumbuh tinggi dari ekpor nikel, tapi bayang bayang kelesuan ekonomi bakal terjadi, dari inflasi, terkoreksi harga komoditi Kopra Hitam, Cengkeh, Pala dll”pungkasnya.
Ahmad Syaikhu meminta pemerintah bijak dengan tudak menaikan harga BBM apalagi karena hanya berdalih memperlebar ruang fiskal bagi belanja publik sementara Jor-joran anggaran untuk proyek IKN dan kereta cepat Jakarta-Bandung(***)
