TAUFIK MADJID PAPARKAN RENCANA STRATEGIS & PENCAPAIAN SDGs DESA DIHADAPAN SEJUMLAH MENTERI.
PIKIRAN UMMAT.Com—Jakarta||Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Taufik Madjid mewakili Menteri Desa, PDTT Abdul Halim Iskandar memaparkan rencana strategis dan keberhasilan Kementerian Desa PDTT dihadapan Menko PMK Muhadjir Efendi , Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi Sadikin saat Memberikan Sambutan dalam Rangka Kick Off Pilot Integrasi Layanan Primer di Auditorium Siwabessy Kemenkes, Jakarta, Jumat (10/6/
Agenda kegiatan “Kick-Off Pilot Integrasi Layanan Primer”, yang digagas Kementerian Kesehatan, sebagai upaya peningkatan akses dan pemerataan layanan primer kesehatan yang bermutu.
Mengawali sambutan nya, Sekjen Kemendes PDTT menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan pembangunan untuk kesejahteraan dan kualitas hidup warga. Sasaran yang lebih detil sebut Taufik tercantum dalam arah kebijakan SDGs Desa, terutama bertujuan untuk mencapai Desa Tanpa Kelaparan yang meliputi 3 tujuan yakni Desa Sehat Sejahtera, Desa Tanpa Kelaparan mencakup sasaran prevalensi warga kurang gizi, stunting, dan anemia turun hingga 0 persen, sementara prevalensi bayi yang mendapat ASI eksklusif mencapai 100 persen dan Desa Sehat Sejahtera meliputi sasaran tidak ada warga tanpa kesehatan dasar, tersedia layanan posyandu kesehatan jiwa tersedia sesuai kebutuhan, prevalensi pemakaian kontrasepsi mencapai 100 persen, seluruh persalinan menggunakan tenaga kesehatan; imunisasi dasar lengkap bagi anak, prevalensi penderita TBC, tekanan darah tinggi dan narkoba turun hingga 0 persen.
Taufik Madjid memaparkan bahwa dalam rangka itu Langkah pertama yang dilakukan pihaknya antara lain implementasi SDGs Desa berupa pendataan mikro by name by address oleh warga RT setempat.
Dia membeberkan bahwa implementasi perencanaan dimaksud berhasil mengetahui tambahan permintaan layanan kesehatan premier dari hasil pendataan tahun 2021 yang telah terkumpul data 94.158.036 warga desa, 27.931.148 keluarga, 321.319 rukun tetangga, dari 62.395 desa.
“Untuk pertama kalinya kita mengetahui tambahan permintaan (demand) fasilitas kesehatan primer. Dari data yang terkumpul tersebut, ternyata dari basis data by name by address, warga yang belum terlayani fasilitas kesehatan mencapai 2.995.942 jiwa, di antaranya 300.631 warga miskin ekstrem.”Bebernya.
Artinya jelas dia, tambahan fasilitas kesehatan baik infrastruktur maupun layanan dari rumah ke rumah harus mampu mencakup tambahan hampir 3 juta warga desa.
Taufik mengungkapkan bahwa berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, ternyata by name by address 352.191 ibu hamil membutuhkan kelahiran di fasilitas kesehatan berkualitas. Adapun 1.105.353 bayi belum mendapat ASI eksklusif, Penyakit kronis menahun seperti TBC diidap By name By adres sebanyak 207.630 warga desa, Air minum layak belum dinikmati 2.468.550 keluarga, sanitasi layak belum dirasakan 933.956 keluarga, di antaranya 309.417 keluarga miskin ekstrem di desa.
Selanjutnya Dia juga membeberkan bahwa Dalam hal asuransi kesehatan, baru 32.268.468 warga desa mengikuti BPJS Kesehatan, di antaranya 4.457.762 warga miskin ekstrem.
Orang nomor dua di kementerian Desa PDTT RI ini mengatakan, Sebenarnya telah tepat mendayagunakan posyandu di ujung rantai integrasi layanan primer kesehatan dimana ada 660.116 posyandu, sangat banyak, dan dekat permukiman.Warga sudah kenal baik dan akrab dengan posyandu.
Taufik mengungkapkan, Warga aktif di posyandu pada 70.086 desa. Sementara pemerintah desa selama ini sudah biasa mendanai posyandu di 67.477 desa.
Namun Taufik Madjid menyampaikan bahwa perlu diperhatikan hasil pendataan SDGs Desa 2021, yang mengabarkan ragam dimensi kesehatan primer yang perlu ditangani di desa, padahal mayoritas posyandu terbatas melayani kesehatan ibu dan anak.
Sesuai pendataan SDGs Desa 2021, kesehatan primer di desa hendaknya mencakup setidaknya kesehatan ibu dan anak, akses dan penangan warga yang sakit, penanganan penyakit kronis menahun, penanganan remaja, penanganan lansia, edukasi asuransi kesehatan dan gaya hidup sehat, sampai pada pembangunan infrastruktur sanitasi, air bersih, hingga bangunan layanan kesehatan.
Oleh Karena itu pula Sekjen Kemendes PDTT ini mengharapkan agar dalam proses integrasi layanan primer dibutuhkan sekaligus penguatan peran posyandu. Hal ini kata Taufik sangat penting agar layanan meluas ke seluruh warga, juga agar kegiatan layanan warga terfokus, lebih cepat, dan lebih lengkap. Apalagi tandas Dia, lazim di antara keluarga miskin ekstrem membutuhkan sekaligus beragam layanan kesehatan, seperti sekaligus butuh layanan kesehatan anak, pendidikan usia dini, dan lansia yang sakit
Taufik pada kesempatan itu menyampaikan bahwa sejauh ini Posyandu telah mampu memperluas layanan diluar kesehatan ibu dan anak .
“Apakah posyandu mampu memperluas layanan? Mampu, sudah ada bukti posyandu yang memperluas layanan di luar kesehatan ibu dan anak, seperti posyandu remaja, posyandu lansia, posyandu kesehatan jiwa” ujarnya.
Taufik mengatakan bahwa Kekuatan posyandu teruji selama pandemi Covid- 19 pada 2020-2021 yaitu kegiatan Posyandu tetap berlanjut dengan mengunjungi warga dari rumah ke rumah
“Kami menggagas Posyandu Kesejahteraan, untuk menampung kebutuhan penambahan peran tersebut. Struktur Posyandu Kesejahteraan bisa disusun atas unit- unit spesifik layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan usia dini, remaja, warga berusia lanjut, disabilitas, penanganan penyakit kronis dan menahun, vaksinasi, penanganan pandemi, penanganan keluarga miskin ekstrem, penyaluran bantuan sosial, serta berbagai layanan pada warga desa lainnya”beber dia.
Lanjut dia pula, Posyandu juga mengumpulkan data kesehatan warga, serta merekam kegiatan tiap unit .
Taufik juga menyampaikan, dalam proses integrasi layanan primer kesehatan dari Puskesmas di level kecamatan, pustu di level beberapa desa, ke posyandu di level RW atau RT, ada ruang konsolidasi yang perlu dikuatkan, yaitu level desa.
Ruang konsolidasi layanan primer kesehatan level desa dijalankan perawat atau bidan.
Saat ini ungkap Taufik, terdapat 189.207 bidan di 68.681 desa, serta 270.764 perawat di 53.654 desa” terangnya..
Selanjutnya, Dalam upaya integrasi layanan primer kesehatan di desa, perlu dikembangkan ekosistem kerja kesehatan primer, serta peningkatan kapasitas perawat dan bidan, hingga mampu mengonsolidasikan kegiatan antarposyandu di RW dan RT, juga kegiatan di poskesdes dan polindes. Perawat dan bidan juga menjadi penghubung informasi kesehatan dari RT, RW, dan desa ke Pustu dan Puskesmas.
Taufik Madjid kembali menegaskan komitmen Kemendes PDTT bahwa Pada dasarnya dana desa diprioritaskan untuk pertumbungan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM desa. Integrasi layanan primer kesehatan menjadi salah satu jalan peningkatan kualitas warga desa.
Oleh karena itu Dana desa sepanjang 2015-2021 telah digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, berupa sarana olah raga sebanyak 29.210 unit, prasarana air bersih 1.207.423 unit, prasarana MCK 443.884 unit, polindes dan poskesdes 14.401 unit, drainase 45.517.578 meter, PAUD 66.430 kegiatan posyandu 42.007 unit, serta digunakan untuk membangun 74.289 unit sumur” tutup Taufik Madjid, Sekjen Kemendes PDTT RI.(***)